Ketua KNPI Aceh Besar : Gubernur dan Bupati Harus Segera Ambil Kebijakan Isolasi Aceh

Ketua KNPI Aceh Besar: Gubernur dan Bupati Harus Segera Ambil Kebijakan Isolasi Aceh.

Laporan Jalimin | Aceh Besar  

SERAMBINEWS.COM, KOTA JANTHO - Melihat fenomena bertambahnya jumlah pasien terkait Covid-19 di Aceh Besar dan Aceh pada umumnya, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan dan kebijakan tegas serta strategis untuk melawan penyebaran virus Covid 19 secara bersama-sama.

“Saya rasa apa yang telah terjadi di China, Italia, Spanyol dan beberapa belahan negara lain yang sudah duluan terjangkiti Covid-19 bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua, terutama pemerintah yang punya wewenang dan tanggungjawab penuh dalam menjaga keselamatan rakyatnya,” kata Rahmat Aulia, Ketua KNPI Aceh Besar, kepada Serambinews.com, Minggu (29/3/2020) malam.

Menurut Rahmat, langkah-langkah pencegahan yang konkrit serta protokol keselamatan pencegahan Covid-19 harus segera dijalankan, karena selama ini, ia melihat setiap arahan dan instruksi pemerintah tidak berjalan efektif serta tidak mendapat respon yang baik oleh segenap masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, seolah olah tidak ada kejadian apa-apa.

Rahmat Aulia memantau, hanya lembaga pemerintah seperti sekolah dan perkantoran yang mematuhi instruksi tersebut, sedangkan warkop, cafe, transportasi umum, jalanan masih terlihat ramai.

“Kita tidak ingin karena pemerintah terlambat dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat hanya akan menjadikan Aceh sebagai ladang kuburan massal berikutnya, karena mencegah lebih baik dari mengobati,” tegas Rahmat Aulia yang juga anggota DPRK Aceh Besar itu.

Terkait rencana isolasi terbatas, katanya,  pemerintah harus segera duduk dan memikirkan solusi dan dampak yang ditimbulkan akibat isolasi tersebut. "Saya pikir masyarakat Aceh sudah cukup dewasa dan berpengalaman dalam menghadapi masa-masa sulit semacam itu, kita pernah merasakan dan menjalani masa-masa isolasi semasa konflik masih berlangsung dulunnya," ujar Rahmat Aulia.

Kemudian, lanjut Rahmat, musibah yang maha dahsyat seperti tsunami juga sudah pernah dilewati masyarakat Aceh.

“Jadi sekarang mari kita sama-sama bergandengan tangan melawan musibah Covid-19 ini secara bersama-sama pula, insyallah kita bisa,” Rahmat Aulia optimis.

Adapun langkah-langkah konkrit yang bisa diambil Pemerintah Aceh, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakni menutup perbatasan Aceh-Sumut, baik melalui jalur Aceh Singkil-Subulussalam, Kutacane maupun jalur Aceh Tamiang, hanya mobil angkutan barang dan kendaraan izin khusus yang dibolehkan masuk tentunya dengan telah melewati prosedur pemeriksaan yang tepat dan akurat.

Selanjutnya, sebut Rahmat Aulia, pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan makanan pokok selama masa tanggap Covid-19 ini terjamin dan pemerintah Aceh juga harus segera menyiapkan protokol penanganan medis, baik berupa perekrutan tenaga medis yang profesional, penyediaan APD yang memadai serta tempat tinggal tim medis dan rumah sakit khusus penanganan Covid-19 dan berbagai kebutuhan lainnya.

Sedangkan untuk pemerintah Aceh Besar, ia menyambut baik surat Bupati Aceh Besar bertanggal 27 Maret 2020 tentang permohonan penutupan operasional Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang sampai meredanya penyebaran virus Covid-19.

Atau jika tetap harus dibuka penerbangan, karena alasan kebutuhan angkutan barang maupun logistik medis, maka Bandara SIM Blangbintang harus ditutup untuk angkutan komersial atau angkutan umum. Karena sifat virus pada umumnya terjangkit karena adanya carrier atau pembawa dari luar.

Kemudian, Rahmat Aulia berharap juga Bupati Aceh Besar segera menggandeng para keuchik dan perangkat gampong untuk sama-sama melakukan sosialisasi, pencegahan dan penanganan masalah Covid-19 ini.