Ojek Online Tetap Ditagih Debt Collector, Meski Tunjukkan Video Jokowi agar Cicilan Ditangguhkan

Namun, mereka justru ditolak karena perusahaan beralasan belum mendapat pemberitahuan resmi terkait pernyataan Jokowi tersebut.

"Leasing juga mengeluarkan surat bahwa mereka ini belum dapat acuan atau pemberitahuan resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Igun kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Dalam pengumuman penangguhan cicilan tersebut, Jokowi mengingatkan bank atau pun industri keuangan non-bank untuk tidak mengejar cicilan para ojek, supir taksi dan nelayan selama setahun ke depan.

"Bank dan industri keuangan non bank dilarang kejar-kejar angsuran apalagi menggunakan debt collector, itu dilarang," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Jokowi memastikan aparat kepolisian tidak akan segan-segan menindak industri keuangan yang melanggar ketentuan tersebut.

"Saya minta kepolisan mencatat," kata dia.

Belum susun aturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal masih adanya pengemudi ojek online yang ditagih cicilan kendaraan oleh debt collector.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyatakan memberi penangguhan cicilan kendaraan selama setahun bagi pengemudi ojek, taksi hingga nelayan sebagai dampak pandemi virus corona Covid-19.

Juru Bicara OJK Sekar Djarot mengakui, sampai saat ini pihaknya memang masih menyusun produk hukum untuk industri keuangan nonbank atau leasing.

"Untuk leasing, kami sedang finalisasi produk hukumnya dan terus koordinasi dengan asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan terkait penerapannya," kata Sekar kepada Kompas.com, Sabtu (28/3/2020).

Sementara untuk perbankan, aturan terkait relaksasi cicilan ini sudah tercantum dalam POJK 11/POJK.03/2020.

Peraturan itu juga sudah dikomunikasikan kepada seluruh industri perbankan.

Namun memang perbankan perlu waktu untuk menetapkan dan memiliki pedoman internal yang akan disesuaikan dengan penilaian atau analisa masing-masing bank.

"Seperti contohnya, menganalisa dan menetapkan kriteria debitur mana yang benar-benar terdampak Covid-19 dan mana yang tidak," kata dia.