Cegah Penyebaran Covid-19, Jokowi Minta Tindak Tegas Warga yang Mudik Lebaran

Laporan Yeni Hardika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya langkah dan tindakan tegas untuk mencegah terjadinya mobilitas atau pergerakan orang ke daerahnya.

Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait antisipasi mudik lebaran 2020, yang dilaksanakan melalui telekonferensi bersama dengan jajarannya, Senin (30/3/2020).

Menurut Jokowi, rapat tersebut merupakan hal yang perlu dibahas secara khusus mengingat mudik lebaran merupakan suatu tradisi di Indonesia yang melibatkan orang banyak.

Sebagai gambaran Jokowi menyebut pada tahun 2019, kurang lebih 19,5 juta penduduk bergerak ke seluruh wilayah di Indonesia.

Di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda negeri saat ini, mobilitas orang sebesar itu akan sangat berisiko memperluas penyebaran covid-19.

Jokowi menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini ialah mencegah meluasnya penyebaran covid-19.

Caranya ialah dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

“Karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya meluasnya covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain,” kata Jokowi.

• RSU Sahudin Kutacane Siapkan 168 Tempat Tidur untuk Tangani Covid-19

• PN Lhokseumawe Gelar Sidang Secara Online, Begini Prosesnya

• Korban Meninggal Covid-19 Tembus 10.779 Orang, Italia akan Perpanjang Masa Lockdown

Menurut pengamatan Jokowi, saat ini sudah ada imbauan-imbauan yang diterapkan oleh tokoh-tokoh maupun gubernur pada perantau seperti di Jabodetabek agar tidak melakukan mudik.

Oleh Jokowi, hal ini perlu untuk tetap diteruskan dan digencarkan lagi meskipun itu dinilai belum cukup untuk mencegah pergerakan orang tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk dapat memutus rantai penyebaran covid-19 demi keselamatan bersama.

Dari laporan yang diterima oleh Jokowi, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya.

Terutama para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa barat, jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur.

Tercatat pada laporan yang diterima oleh Jokowi, selama 8 hari terakhir ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.00 penumpang menuju provinsi tersebut.

Data tersebut belum termasuk hitungan arus mudik yang menggunakan transportasi massal lainnya seperti kereta api, kapal, pesawat, maupun kendaraan pribadi.

Jokowi menilai arus mudik dini yang terjadi pada saat ini bukan karena faktor budaya, melainkan karena keterpaksaan.

Menurutnya, hal itu terjadi karena penghasilan mereka menurun drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu bekerja, belajar, dan melakukan ibadah di rumah.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Jokowi kemudian meminta program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal dan para pekerja buruh harian untuk segera dipercepat dan dilaksanakan di lapangan.

Begitu pula dengan program insentif ekonomi bagi usaha mikro.

Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

"Karena itu, saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," jelas Jokowi.

Bagi warga yang sudah terlanjur mudik, Jokowi meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan pengawasaanya.

Menurutnya, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting.

Sebelum rapat tersebut ditutup, Jokowi mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan yang diterapkan bagi pemudik di daerahnya harus dilakukan secara terukur.

Namun, penerapan seperti langkah-langkah screening atau penyaringan jangan sampai dilakukan secara berlebihan pula.

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," tandasnya.(*)