Breaking News:

Update Corona di Aceh Selatan

Terkait Pembebasan Narapidana Akibat Dampak Covid-19, Bagini Sikap LBH - JKA

Saat ini hampir 30.000 Narapidana dibebaskan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan dari beragam latar belakang kasus hukum dibebaskan....

Penulis: Taufik Zass | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Ketua Divisi Advokasi, Investigasi dan Monitoring LBH-JKA, Revi Afrizal SH. 

  


Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Saat ini hampir 30.000 Narapidana dibebaskan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan dari beragam latar belakang kasus hukum dibebaskan.

Pembebasan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

"Ini merupakan sebuah keputusan yang besar di Republik ini sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam sejarah ini baru pertama kali diberlakukan. Jika kita melihat data per 6 April 2020 jumlah Narapida sebanyak 276.896 yang tersebar di 524 Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (sumber Database Ditjen PAS)," kata Ketua Divisi Advokasi, Investigasi dan Monitoring LBH-JKA, Revi Afrizal SH, Senin (6/4/2020).

Menurutnya, Fakta dalam 2 dekade ini Indonesia mengalami over capacity terkait jumlah Narapida dengan fasilitas yang tersedia. Dalam beberapa kasus misalnya, satu ruangan ukuran 4 meter persegi bahkan dihuni hingga 15 orang.

Ini tentunya akan meningkatkan potensi konflik di Lapas itu sendiri, sehingga program pemasyarakatan yang dilakukan oleh Negara menjadi terhambat dan dapat dikatakan tidak efesien sama sekali.

"Dengan dikeluarkannya keputusan Menkumham ini LBH JKA berpandangan positif karena selain terkait pengurangan resiko beban Negara ditengah wabah covid-19 ini juga menjadi sarana alternatif bagi Negara untuk mempercepat proses Asimilasi Napi diluar Lapas. Tentunya tidak semua Napi berhak mendapatkan kesempatan ini, karena hanya bagi mereka yang telah menjalani minimal 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik serta bukan Napi kasus Tindak Pidana Khusus," ulas Revi Afrizal.

Forkopimda Abdya Teken Maklumat Cabut Jam Malam, Begini Pesannya

500.000 Unit Alat Rapid Test Sudah Didistribusikan ke Seluruh Indonesia

Bagi mereka yang memenuhi syarat, lanjut Revi, tampak jelas diraut wajahnya begitu penuh syukur dan bahagia. Betapa tidak, mereka akan berkumpul kembali bersama keluarga dan merasakan kenikmatan sebagai manusia bebas walaupun mereka tetap dalam pengawasan selama proses Asimilasi di masyarakat.

"LBH-JKA juga memberi catatan terkait Keputusan Menkumham ini. Hal utama adalah jangan sampai keputusan ini disalahgunakan oleh oknum tertentu apalagi terkait wacana adanya penumpang gelap kasus Tindak Pidana Khusus (Korupsi, Narkotika, Terorisme, Human Trafficking dan kasus berat lainnya) ikut mengambil celah ini," harapya.

Menurutnya, LBH Jendela Keadilan Aceh sangat konsen akan isu ini, karena pihaknya tahu betul disaat situasi yang tak normal di tengah wabah Covid-19 ini bisa saja ada oknum yang mengambil peluang ini walaupun sudah jelas aturannya hanya Narapida kasus Pidana Umum saja yang berhak mendapatkan kesempatan ini.

"Kita mendesak agar Pemerintah betul - betul menjalankan prosedur sesuai dengan aturan dengan sekitarnya agar tidak ada celah bagi mereka yang ingin menumpang secara gelap," harapnya.

Pada kesempatan itu, LBH JKA menyarankan biarkan Napi kasus maling ayam, maling jemuran yang sudah patuh dan betah di penjara mendapatkan haknya, ketimbang mereka yang maling uang rakyat dan perusak generasi bangsa yang sering pelesiran dengan menyuap oknum ikut menjadi penumpang gelap untuk menikmati kebebasan sebelum waktunya.(*)

PM Inggris Jalankan Pemerintahan dari Rumah Sakit

Pakar Seksologi dr Naek L Tobing Meninggal, Ini Daftar 19 Dokter Gugur Akibat Covid-19

Vanuatu Bebas Corona, Monster Badai Datang

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved