Breaking News:

Salam

Bantuan Disalurkan, Saatnya Kejujuran Diuji

PEMERINTAH Aceh melalui Dinas Sosial menyiapkan 61.584 paket bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak wabah corona (Covid-19)

HUMAS PEMERINTAH ACEH
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama istri didampingi Sekda Aceh Taqwallah pada peluncuran program pembagian sembako secara simbolis untuk masyarakat Kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie, di Kantor Dinsos Aceh, Kamis (9/4/2020). 

PEMERINTAH Aceh melalui Dinas Sosial menyiapkan 61.584 paket bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak wabah corona (Covid-19) di 23 kabupaten/ kota. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia, Pendistribusian bantuan ini dimulai Kamis (9/4/2020) yang dilepas langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT dari halaman Kantor Dinas Sosial Aceh.

Paket bantuan bahan pokok dimaksud terdiri atas 2 kg minyak goreng, 2 kg gula pasir, 4 kaleng sarden, dan satu kotak mi instan dengan nilai total Rp 200.000 per paket. Selain itu masih ada tambahan berupa 10 kg beras. Menariknya, mereka yang menerima paket bantuan ini adalah masyarakat yang tidak terdaftar dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Mereka terdiri atas petani, nelayan, peternak, sopir, pelaku UMKM dan IKM, pedagang keliling, buruh harian lepas juga buruh bangunan.

Penerima bantuan PKH dan BPNT tidak mendapatkan paket khusus ini karena mereka telah mendapat bantuan rutin sebesar Rp 150.000 sampai Rp 200.000 setiap bulannya dari pemerintah. Mereka yang tidak terdaftar dalam PKH dan BPNT saat ini kondisi keuangan keluarganya sangat memprihatinkan akibat terdampak Covid-19. “Bantuan ini untuk memberikan keadilan dan ketenangan di tengah masyarakat Aceh,” kata Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri MM.

Menurut Alhudri, anggaran yang dihabiskan untuk penyediaan 61.584 paket bahan pokok ini mencapai Rp 12 miliar. Semuanya bersumber dari APBA 2020. Anggaran tersebut sebelumnya disiapkan untuk kegiatan pelatihan dan program-program lainnya yang kemudian dialihkan untuk penanganan dampak corona di Aceh. Disebutkan juga bahwa jumlah bantuan pemerintah yang disalurkan di Aceh saat ini sudah melampaui jumlah penduduk miskin yang tercatat, yakni 795.000 jiwa. Penerima dana PKH berjumlah 268.826 kepala keluarga (KK), BPNT 366.445 KK, sedangkan bantuan dampak Covid-19 sebanyak 61.854 KK sehingga totalnya menjadi 697.123 KK. Nah, apabila setiap KK rata-rata menanggung empat orang, maka diperkirakan jumlah penerima manfaat bantuan keseluruhan mencapai 2,7 juta jiwa. Ini berarti, cakupannya hampir setengah dari jumlah penduduk Aceh yang totalnya 5,3 juta jiwa.

Tentu saja kita bergembira dan menyampaikan apresiasi tinggi atas prakarsa Pemerintah Aceh menyalurkan 61.584 paket bahan pokok tersebut. Terlebih karena bantuan tersebut secara khusus ditujukan kepada kelompok rentan dari mayoritas masyarakat Aceh yang benar-benar sudah kepayahan hidupnya akibat terdampak wabah Covid-19.

Hanya saja perlu kita ingatkan agar bantuan ini jangan sampai memicu konflik sosial. Misalnya, karena ada yang sebetulnya juga berhak mendapatkannya, tapi karena tidak terdaftar di kabupaten/ kota oleh bupati atau wali kota setempat sehingga mereka luput dari bantuan ini.

Atau bisa jadi pihak yang mendatanya tidak jujur atau tidak amanah sehingga hanya orang-orang yang dia kenal atau yang dekat  ubungan dengannyalah yang mendapat bantuan ini. Kekhawatiran ketiga adalah jika penyalurnya tidak amanah maka sangat mungkin paket bantuan ini tidak sampai seutuhnya atau bahkan sama sekali tidak disalurkan kepada orang yang berhak.

Pada masa rehab rekon pascatsunami di Aceh 14-15 tahun silam kita sempat punya pengalaman pahit di mana terjadi berbagai macam manipulasi dalam penyaluran paket bantuan. Ada bantuan yang ditilep atau volumenya dikurangi bahkan banyak penerima fiktif. Belum lagi pihak penerima banyak yang tidak jujur, mereka bukan korban langsung tsunami tapi mengklaim dirinya sebagai korban. Ada juga penerima yang tamak, seharusnya hanya mendapatsatu rumah bantuan, tapi bahkan bisa mendapatkan hingga sembilan unit rumah, tanpa merasa bersalah.

Nah, pengalaman dalam pendistribusian bantuan di masa rehab rekon pascatsunami tersebut patut kita jadikan rujukan bahwa ternyata kita sering tidak jujur apabila berhadapan dengan paket bantuan. Baik pihak penyalur maupun penerima.

Wabah corona ini adalah ujian kedua terbesar bagi Aceh setelah bencana tsunami tahun 2004. Semestinya momen ini kita jadikan sumber keprihatinan bersama, momentum untuk berempati, dan tidak mengambil yang bukan hak kita. Bahkan seharusnya kita alihkan hak kita kepada orang lain yang justru lebih berhak daripada kita untuk menerimanya.

Pendeknya, paket bantuan ini jangan sampai menjadi mudarat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jika semuanya amanah dan penyalurannya benar-benar tepat sasaran, tidak salahnya untuk bulan depan pun--saat kebutuhan Ramadhan dan ldulfitri meningkat--Pemerintah Aceh menyalurkan lagi paket seperti ini kepada yang berhak. Semoga.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved