DPRD Sultra Kirim Surat ke Jokowi Soal TKA China: Dikirim Langsung ke Istana, Berisi 4 Poin Penting

SERAMBINEWS.COM - Rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Di antaranya adalah Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), kompak menolak kedatangan 500 TKA asal China yang rencananya masuk mulai pekan secara bertahap.

Tak hanya secara lisan, penolakan terhadap 500 TKA asal China yang rencananya akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra itu juga dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari Kompas.com, DPRD Sultra telah mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi.

Surat dengan Nomor 160/371 perihal penyampaian penolakan kedatangan TKA di Sultra tertanggal 30 April 2020.

Surat penolakan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh yang ditembuskan langsung ke Ketua DPR RI, Menko Kemaritiman dan Investasi, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menku dan HAM, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perhubungan.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh telah membenarkan hal tersebut.

"Iya. Sudah di-fax, dikirim dan ada yang antar, jadi semua sudah memenuhi untuk syarat termasuk Pak Ali Ngbalin minta di WA, sejak kemarin sudah," ungkap Abdurrahman kepada Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Hal senada juga dikatakan Plt Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, Trio Prasetio Prahasto.

Ia menjelaskan surat itu rencananya akan diantar ke Gedung Istana Negara pekan depan.

“Senin depan rencana, kemungkinan pak Kabag persidangan yang antar ke Jakarta,” terangnya.

Dalam surat yang dikirimkan DPRD Sultra tersebut terdapat empat poin penyampaian penting, yakni pertama pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Sultra sepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China di PT VDNI sampai dalam kondisi normal dan dinyatakan aman khususnya di Sultra, serta memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen, penuh kesadaran dan disiplin dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19, termasuk pelarangan kedatangan warga negara Indonesia maupun TKA di Sultra.

Mereka juga meminta agar pihak internal PT DVNI lebih mendorong kualitas keterampilan tenaga kerja lokal, sehingga bisa bekerja secara maksimal sesuai teknologi yang ada untuk meningkatkan kesejahterannya.

Kemudian DPRD mendesak agar pemerintah pusat segera membuka kantor perbantuan atau perwakilan Imigrasi di Bandara Halu Oleo Kendari, tujuannya untuk mempercepat proses pemeriksaan visa kedatangan Warga Negara Asing (WNA) di Sultra.

Gubernur dan DPRD menolak kedatangan 500 TKA asal China

Diberitakan sebelumnya, rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara mendapatkan penolakan berbagai pihak.

Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.

Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terangnya.

Sementara itu, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra. Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020).

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi China, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat.

Ia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui. Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra.

"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.

Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.

"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya.

Pemerintah dinilai inferior

Selain itu, Kebijakan pemerintah yang memberi izin masuk 500 TKA asal China di tengah pandemi Covid-19 ini juga dikritisi oleh Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

Dilansir oleh Kompas.com, Saleh mengatakan, kebijakan tersebut membuat pemerintah Indonesia nampak sangat inferior jika berhadapan dengan investor China tersebut.

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Saleh menilai, kedatangan TKA saat warga negara Indonesia (WNI) banyak yang membutuhkan pekerjaan dinilai kurang tepat.

"Saat ini WNI sendiri banyak yang terdampak Covid-19 secara ekonomi lantaran sebagian perusahaan dalam negeri terpaksa merumahkan para pekerjanya," tambah Saleh.

(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)

• Berbeda Nasib Dengan Sang Bintang, Teman Sekamar Cristiano Ronaldo di MU Kini Terjun ke Divisi 5

• Kabar Gembira, Pelanggan B1/I1 450 VA Bakal Dapat Gratis Listrik Selama 6 Bulan

• Kontroversi Izin Masuk 500 TKA China, DPR Nilai Pemerintah Inferior Jika Berhadapan Investor China

• Gubernur Tolak 500 TKA China Masuk Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Siap Pimpin Demo

Artikel ini telah tayang di tribunnewswiki.com dengan judul Surat DPRD Sultra ke Jokowi Soal 500 TKA China: Dikirim Langsung ke Istana, Berisi 4 Poin Penting