Udpate Corona di Aceh
KPK Gandeng BPKP Aceh Awasi Dana Penanganan Covid-19 di Aceh
KPK memasukkan Aceh dalam lima provinsi yang mendapat pengawasan pihaknya karena provinsi paling barat ini menggelola dana penanganan Covid-19...
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
Dari hasil pengawasan yang dilakukan BPKP, lanjut Indra, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan.
Di antaranya perangkat kerja teknis penanganan Covid-19 belum lengkap dan pengadaan yang tidak prioritas.
seperti, pengadaan tanah dan pagar kuburan serta rehabilitasi kenderaan.
Selain itu, tambah Indra, terdapat 21 Kabupaten/ Kota yang mengalami penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), karena terlambat dalam menyampaikan realokasi anggaran.
Beberapa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) .juga belum melakukan review di wilayahnya.
“Mekanisme realokasi dan eksekusi anggaran untuk bansos, kesehatan, dan pemulihan ekonomi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Serta penyaluran bansos rawan tidak tepat sasaran dan tumpang tindih karena data sasaran penerima bantuan yang belum valid," ungkap Indra.
• Nenek Berusia 110 Tahun Ini Masih Sehat, Tak Pernah Tinggalkan Shalat, Mengaji dan Berzikir
Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan bantuan sosial dari pemerintah pusat yang mencapai 20.000 set, belum dijadikan dasar pengadaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di daerah.
Terhadap uraian permasalahan tersebut, Indra memaparkan, bahwa kewajaran kegiatan dan harga atas pengadaan menyangkut Covid-19 juga masih perlu diawasi lebih lanjut.
“Perwakilan BPKP Aceh telah berupaya untuk mencegah penyimpanagan tersebut dengan memberikan saran dan usulan alternatif solusi," ujar Indra.
Perihal penyaluran bantuan sosial, Perwakilan BPKP Aceh telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait.
Hingga saat ini, BPKP memiliki data terkait calon penerima bantuan yang meliputi data dari pemerintah pusat dan data pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Tapi data tersebut belum lengkap.
Dari data yang ada, sebesar 37% dari data tersebut masih tumpang tindih, sehingga perlu dibenahi.
BPKP Aceh, lanjut Indra, siap membantu dan mendukung program pencegahan yang dilakukan KPK dalam penanganan wabah covid-19 di wilayah Aceh.
Saat ini, BPKP Aceh melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meminta asistensi dari BPKP.
• Bupati Aceh Singkil Bagikan Masker di Pasar, Cegah Penyebaran Covid-19
