Breaking News:

Jokowi Dinilai Tak Pro Rakyat Kecil Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menurut Jerry, saat ini masyarakat tengah kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19, sehingga akan lebih terbebani jika iuran BPJS dinaikan.

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Presiden Joko Widodo memakai masker saat melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seusai dilantik Presiden Joko Widodo.(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A) 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Sebab, kata dia, saat ini masyarakat tengah kesulitan ekonomi karena wabah Covid-19.

"Terkait kenaikan BPJS, Saya menilai Jokowi kurang bepihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Menurut Jerry, saat ini masyarakat tengah kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19, sehingga akan lebih terbebani jika iuran BPJS dinaikan.

"Saat ini beli beras sudah sangat susah apalagi membayar BPJS saya pikir warga kian terjepit dan tersandera," ujar dia.

Ia juga heran mengapa pemerintah malag mengelontorkan uang begitu banyak untuk program Kartu Prakerja.

Padahal, lanjut Jerry uang tersebut dibisa digunakan untuk penanganan Covid-19 ataupun menutup defisit BPJS Kesehatan.

"Jangan sampai hanya memperkaya pejabatnya saja. Tak ada kata pro rakyat lagi," ungkapnya.

"Padahal sudah dibatalkan MA (Mahkamah Agung), tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda bearti saya duga ada orang dekat Jokowi yang bermain," ucap Jerry.

Diketahui, pada akhir tahun lalu, Jokowi juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Halaman
123
Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved