Berita Banda Aceh

KPK Monitoring dan Evaluasi Dana Covid-19 di Aceh

“Tidak perlu khawatir untuk mendanai kegiatan terkait dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan termasuk harga yang fluktuatif.

HUMAS BPKP ACEH
Aida Zuhaidan, Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK saat melakukan video conference dengan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Plt Gubernur Aceh, serta Bupati/Wali Kota se-Aceh, Jumat (15/5/2020). FOTO KIRIMAN HUMAS BPKP ACEH 

“Tidak perlu khawatir untuk mendanai kegiatan terkait dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan termasuk harga yang fluktuatif.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana penanganan panedemi Covid-19 di Aceh.

Kegiatan ini merupakan upaya KPK dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi atas pengelolaan penanganan wabah Covid-19 di Aceh.

Dalam acara yang dilaksanakan melalui video conference pada Jumat (15/5/2020) itu, KPK mengundang Kepala Perwakilan BPKP Aceh, dan Plt Gubernur Aceh, serta Bupati/Wali Kota se-Aceh.

Dalam kegiatan itu masing-masing kepala daerah didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penanganan Covid-19 masing-masing daerah.

Acara tersebut dibuka oleh Aida Zuhaidan, Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK. Pada kesempatan itu, Aida memamparkan program KPK dalam rangka penanganan Covid-19.

“Kami (KPK) bersama Perwakilan BPKP Aceh memfokuskan pemantauan realokasi/refocussing APBD dan penggunaannya yang di dalamnya meliputi aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dampak ekonomi dan BTT,” kata Aida.

Nova Iriansyah Tumpahkan Endapan Renungan Puisi tentang Bencana

Seorang TKI Pulang dari Malaysia Jalani Rapid Test di Nagan Raya

Pengakuan Pria yang Perkosa Gadis 16 Tahun di Kandang Ayam Hingga Hamil: Saya Bayar, Bukan Maksa

Fokus utama KPK dan BPKP, sambung Ida, disamping perencanaan atas realokasi dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah pemantauan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bansos yang akuntabel dan transparan.

Kepada kepala daerah, Aida mengingatkan agar tidak memanfaatkan anggaran penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi, kelompok dan politik, serta harus digunakan dengan tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak secara merata.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved