DPRA Minta Eksekutif Kaji Ulang Skema KIA Ladong
Mundurnya PT Trans Continent--perusahaan multimoda nasional--dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, dinilai bakal menjadi
BANDA ACEH - Mundurnya PT Trans Continent--perusahaan multimoda nasional--dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, dinilai bakal menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Aceh. Padahal, perusahaan milik putra Aceh, Ismail Rasyid, tersebut menjadi magnet bagi investor lain untuk menanam modalnya di Aceh. Terkait hal itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menyarankan agar eksekutif (Pemerintah Aceh) mengkaji lagi skema pembangunan Kawasan Industri Aceh, tersebut.
Dahlan mengaku prihatin terhadap nasib KIA setelah PT Trans Continent menarik kembali alat-alat kerjanya dari Ladong karena tidak kepastian dalam tata kelola kawasan tersebut.
"Saya prihatin dengan kondisi ini karena bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Aceh ke depan. Jadi, ini harus disikapi dengan cepat oleh pemerintah, jangan didiamkan," ungkap Dahlan kepada Serambi, di Banda Aceh, Sabtu (16/5/2020).
Dahlan menyatakan, mundurnya PT Trans Continent dari KIA Ladong menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola kawasan industri tersebut. Padahal, sambungnya, sejak ground breaking (peletakan batu pertama) KIA Ladong pada 31 Agustus 2019 lalu, Pelaksana tugas (Plt) Gubenur Aceh, Nova Iriansyah, menaruh harapan besar pada kawasan itu dalam mengaet perusahaan-perusahaan luar untuk berinvestasi di Aceh.
"Tapi, jangankan investor dari luar masuk ke Aceh, investor asal Aceh saja angkat kaki. Padahal, Ismail Rasyid sudah memiliki komitmen kuat untuk membangun Aceh," ujar Dahlan, politikus Partai Aceh (PA) ini.
Ia menduga, kondisi tersebut terjadi karena selama ini Pemerintah Aceh hanya pandai beretorika tanpa ada implementasi di lapangan. KIA Ladong, sebut Dahlan, hanya menjadi kebanggaan di atas kertas saja tanpa bukti nyata. "Jika memang persoalannya adalah infrastruktur, kan bisa dikomunikasikan dengan berbagai pihak, termasuk DPRA. Tapi, selama ini kita lihat Pemerintah Aceh memilih jalan sendiri. Untuk diketahui, Aceh tidak bisa dibangun hanya oleh satu orang," tegas dia.
Begitu juga dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang menjadi ujung tombak dalam pengembangan KIA Ladong. Menurut Dahlan, PEMA tidak memiliki terobosan apapun dalam memajukan kawasan itu seperti keinginan Plt Gubernur Aceh.
Hal ini terbukti, sejak ground breaking hingga saat ini KIA Ladong belum memiliki infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik belum memadai, lahannya tergenang, jalan di dalam kawasan itu belum teraspal, hingga belum adanya pagar secara menyeluruh. “Jadi, wajar jika PT Trans Continent tarik diri. Dalam bisnis, yang dibutuhkan adalah kepastian. Setiap komitmen dan kesepakatan yang sudah disepakati harus dijalankan. Kalau pun ada kendala, bisa duduk bersama untuk dicari jalan keluarnya," tukas Dahlan.
Karena itu, Dahlan menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali skema pembangunan KIA Ladong. Ia juga meminta pemerintah untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan rencana besar tersebut. "Jangan jalan sendiri. Karena jika kondisinya seperti ini, Aceh juga yang rugi. Pemerintah harus memberi kepastian kepada investor. Sehingga iklim investasi di Aceh berjalan seperti yang kita harapkan," demikian Dahlan.
Seperti diberitakan kemarin, setelah lebih sembilan bulan bertahan, akhirnya PT Trans Continent mulai menghitung ulang investasi mereka di KIA Ladong. Sejak dua hari lalu, perusahaan milik Ismail Rasyid, putra kelahiran Matangkuli, Aceh Utara, ini mulai menarik kembali alat-alat kerjanya dari kawasan industri tersebut.
Menjawab Serambi Jumat (15/5/2020), CEO Trans Continent, Ismail Rasyid, mengatakan, keputusan itu terpaksa diambil pihaknya karena sudah lebih dari 9 bulan sejak ground breaking, belum punya kepastian hukum tentang bagaimana skema perjanjian dan tata kelola antara PT PEMA yang mewakili Pemerintah Aceh dengan PT Trans Continent sebagai investor.
Selain itu, hingga kemarin, KIA Ladong belum layak disebut sebagai kawasan industri, karena belum memiliki infrastruktur dasar. “Air bersih belum ada, listrik belum memadai, kawasan tergenang karena drainase belum sempurna, jalan di dalam kawasan juga belum teraspal. Pagarnya juga baru tersedia di bagian depan,” ungkap Ismail Rasyid. (mas)