Tak Tepat Sasaran, Anggota DPRK Abdya Minta Para Penerima BLT-DD Diumumkan

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk warga yang terdampak ekonominya akibat wabah virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai disalurkan.

Namun, tak sedikit gampong yang belum menyalurkan BLT DD tersebut.

Penyaluaran BLT itu, dinilai masih tidak tepat sasaran, bahkan ada beberapa warga yang menerima, termasuk orang mampu, sementara yang tidak mampu tidak masuk dalam daftar penerima.

Menanggapi hal itu, anggota DPRK Abdya, Munandar meminta keuchik dalam memilih para penerima BLT-DD haruslah transparan dan melakukan secara profesional, sehingga akan terhindar dari konflik dan persoalan hukum di kemudian hari.

"Informasi yang kami terima, masih ada beberapa gampong yang belum berani mengumumkan nama-nama penerima BLT-DD di papan informasi atau di kantor keuchik, ini ada apa?," ujar anggota DPRK Abdya, Munandar kepada Serambinews.com, Senin (18/5/2020).

Harusnya, kata Munandar, untuk menghindari konflik di masyarakat, keuchik dan perangkat desa harus menempel dan mengumumkan para BLT-DD tersebut di papan informasi atau di kantor desa.

• Kemaluan Wanita Ini Sakit Selama 5 Tahun Setelah Operasi Rahim, Ternyata Dokter Temukan Benda Ini

• Puluhan Warga Desa Keude Jeunieb Unjuk Rasa ke Kantor Camat, Ini Tuntutannya

"Kalau ini dilakukan, lebih transparan, dan masyarakat pun bisa mengawasi langsung para penerima BLT ini. Kalau tidak mengumumkan, ya keuchik siap-siap diprotes, dan akan menjadi masalah baru," kata politisi PAN tersebut.

Karena, sambungnya, selain tidak tepat sasaran, dikhawatirkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan itu, akan terjadi tumpang tindih.

"Tujuan dari pemberian BLT ini, untuk keluarga miskin yang tidak masuk dalam program keluarga harapan (PKH) atau penerima bantuan pangan non tunai (BPNT)," katanya.

Bagi yang belum menyalurkan, Munandar meminta para keuchik agar tidak salah arah dalam menyalurkan bantuan BLT, sebagaimana tertera dalam surat edaran Menteri Desa, yang diteruskan dengan edaran Bupati, tentang penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19, termasuk di Abdya.

"Saya berharap, para keuchik harus bijaksana dalam memanfaatkan dana desa ini, karena banyak warga yang tidak menerima PKH dan BPNT, tapi mereka juga tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan ini," cetusnya.

Menurutnya, urusan memberi bantuan itu jangan dicampur aduk ke dalam ranah politik, siapa dekat dia dapat. Namun perlu mengedepankan jiwa pemimpin yang adil dan profesionalisme.

"Harus diakui, akan banyak tantangan yang dihadapi keuchik dalam menyalurkan BLT ini, tapi kalau profesional dan tetap pegang aturan, saya yakin, keuchik akan aman, baik dengan masyarakat maupun dengan penegak hukum," pungkasnya.(*)