Aceh Harus Beri Stimulus ke UMKM dan Sektor Informal, Cegah Gejolak Sosial Dampak Covid-19

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh harus segera membuat program perekonomian rakyat baru, dengan meluncurkan stimulus ke UMKM dan informal.

Virus Corona, Covid-19 yang telah merambah ke seluruh dunia di lima Benua akan merubah situasi dunia, baik perekonomian, militer dan lainnya.

“Pemerintah harus mempersiapkan gagasan baru ekonomi kerakyatan pada era "Normal Baru (New Normal" masa mendatang,” kata Dr Taufik A Rahim MSi, pakar ekonomi Aceh, Jumat (21/5/2020).

Dia menjelaskan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh termasuk yang sangat minim terhadap kasus kematian yang menjadi nol (0) dalam 2 bulan terakhir ini.

Taufik menjelaskan secara ekonomi, pertumbuhan Aceh saat ini mengalami -1,2% (minus satu koma dua persen).

Ditambahkan, jika tidak segera diantisipasi ada akhir kwartal kedua 2020, bisa mencapai -3,5 atau -4%.

Dia menjelaskan pasca liburan Idul Fitri 1441 H, Pemerintah Aceh dengan "leading sector" Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi, harus memberi stimulus ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), juga sektor informal.

Taufik menilai UMKM dan informal merupakan sektor ekonomi yang sangat efektif dalam jangka pendek agar dapat menstabilkan perekonomian ekonomi Aceh pada akhir tahun.

Bahkan, akan dapat meredam gejolak sosial dan politik.

Disebutkan, jika UMKM dan sektor informal dapat didorong, maka sekitar 30 sampai 35% dari penduduk Aceh yang berjumlah 5,38 juta jiwa akan dapat meningkatkan perekonomian Aceh.

“Akan ada dampak positif kepada perekonomian Aceh, dan juga substitusi impor, yang selama ini Aceh memiliki ketergantungan produksi serta distribusi barang dan jasa dari Medan, Sumatera Utara."

Dia berharap ketergantungan ini harus dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan, karena terus memacu inflasi di Aceh, baik dari sisi " Demand and Supply".

• Usaha Rakyat Butuh Dukungan Pemerintah, Qanun Stimulus Harus Dikeluarkan

• Fraksi Golkar DPRA Desak Pemerintah Perhatikan Ekonomi Rakyat Pasca Covid-19, Ini Kata Ali Basrah

• Dewan Harap Dana ZIS Untuk Berdayakan Ekonomi Rakyat  

Dikatakan, program ini harus dilakukan secara simultan sebagai stimulus perekonomian Aceh, juga melibatkan sektor terkait, yaitu pertanian, perkebunan rakyat, perikanan dan sektor jasa serta manufaktur serta lainnya.

Taufik mengatakan koordinasi Pemerintahan Aceh dengn legislatif akan memperkuat aturan, undang-undang atau qanun, termasuk Pemerintah Aceh sebagai penjamin ketersediaan modal atau jasa modal perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tetapi, jika tidak. sangat sulit mendorong sektor UMKM dan informal untuk berbuat serta bangkit.

Risiko ekonomi lainnya, bisa jadi pertumbuhan ekonomi akhir tahun sekitar -3,5 sampai -4%, ini mengkhawatirkan, juga inflasi rata-rata mendekati dua digit, atau bahkan melewati dua digit.

Dia mengatakan kondisi hidup masyarakat akan terpuruk, daya beli menurun, stabilitas sosial, ekonomi dan politik terganggu dan bergejolak.

Secara makro ekonomi merupakan turunan dari ketidakstabilan secara nasional berdampak ke Aceh, karena anggaran belanja APBN semakin defisit, perekonomian terpuruk dan ancaman sosial politik semakin mengkhawatirkan.

Pemerintah Aceh diharapkan sudah mempersiapkan menuju "New Normal" sejak dini, agar mampu bangkit lebih awal dengan program ekonomi ketakyatan.

“Lebih baik berfpkir untuk rakyat sejak awal, hilangkan kepentingan politik elit jangka pendek. Jika ini dapat dilaksanakan akan membangkitkan ekonomi Aceh, bahkan berdampak jangka panjang yang lebih baik lagi,” tutup pakar ekonomi Aceh itu.(*)