Aceh New Normal Life: Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Memberi Pengakuan

Taufik menyatakan untuk tetap mendukung kondusif, masyarakat harus tetap patuh kepada protokol kesehatan dan seruan WHO.

Seperti tetap menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, hidup sehat, makanan sehat serta bergizi dan lainnya.

Namun kebijakan serta keputusan resmi harus disampaikan secara terbuka, sehingga proses peribadatan dan silaturrahmi dapat didukung melalui Fatwa MPU.

Sehingga, seluruh kehidupan masyarakatr dapat diperbaiki kembali.

Seperti kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik, proses belajar-mengajar, bekerja di berbagai sektor dapat dilakukan kembali dengan program "new normal life".

“Sehingga jargon ini tidak menjadi isapan jempol belaka , tetapi berlaku bagi masyarakat,” katanya.

Taufik mengatakan "new normal life" Aceh bisa menjadi "role model" mengatasi dan menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tetapi, dengan jaminan virus mematikan itu dipastikan tidak secara tiba-tiba hadir kembali untuk mengancam masyarakat Aceh jika sudah normal.

Baik secara akademik dan faktual saat pencabutan PSBB, masyarakat akan hidup dengan cara "herd immunity", yakni siapa yang kuat dan sehat mampu bertahan dan melawan pandemi Covid-19.

Namun, katanya jika nantinya masuk zona merah Covid-19, Pemerintah Aceh harus bertanggung jawab.

Sedangkan dari sisi ekonomi, masyarakat Aceh dapat kembali bekerja, beraktivitas, berproduksi dalam berbagai sektor.

Sehingga akan dapat kembali meningkatkan pendapatan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang saat ini masih -1,2 (minus satu koma dua).

Sementara harga barang melambung tinggi, inflasi diperkiranan nyaris mendekati angka dua digit.

Hal ini akibat masih banyak masyarakat yang menganggur serta munculnya masyarakat miskin baru.

“Diperkirakan hampir 1 juta jiwa rakyat Aceh miskin, baik di kota maupun desa, karena banyak kehilangan pekerjaan, yang dapat menjadi ancaman gejolak sosial-ekonomi,” ungkap Taufik.