Covid-19 Hantam Property, Dari Kredit Macet Sampai Calon Pembeli Ditolak Bank

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH- Dampak Covid-19 telah menghantam seluruh sektor usaha di Aceh, tak terkecuali dunia property atau perumahan.

Dalam waktu hampir tiga bulan atau sejak Maret 2020, pembangunan perumahan bersubsidi pemerintah atau juga komersial menjadi tersendat-sendat.

Aturan jarak sosial atau juga stay at home telah menghentikan seluruh pekerjaan.

Upaya untuk bangkit kembali juga masih terhalang dengan sulitnya menembus perbankan.

Belum lagi rendahnya daya beli masyarakat, kredit konstruksi yang harus ditanggung pengembang menjadi bumerang.

Sumber pendapatan untuk menutupi kredit menjadi terkendala, calon pembeli sudah siap akad KPR dengan bank.

Tetapi, dengan beragam dalih, pengajuan KPR ditolak, padahal rumah sudah siap huni.

Kondisi itu membuat pengembang kelimpungan dalam mentalangi cicilan di bank.

Walau pemerintah sudah memberi keringanan, bank tampaknya masih sulit melaksanakannya.

Hal itu dialami oleh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Aceh.

Ketua Apersi Aceh, Afwal Winardy ST MT, kepada Serambinews.com, Minggu (31/5/2020) menyatakan sebanyak 160 pengembang mulai kesulitan membangun usaha perumahan.

 “160 Pengembang di seluruh kabupaten/kota di Aceh mengeluhkan KPR belum direalisasikan oleh bank untuk calon konsumen, termasuk pekerja informal,” jelasnya.

“Kami dari asosiasi sangat berharap Pemerintah Aceh bisa membantu para pengembang agar bisa terus memproduksi rumah saat pandemi ini,” harap Afwal.

Dia mengakui para pengembang sangat terpukul dengan menurunnya produksi rumah.

Padahal, katanya, daya beli rumah dari masyarakat kalangan menenggah ke bawah masih ada.

Afwal mencontohkan, seperti pekerja pembuat cincin sumur, tukang pangkas dan pedagang kaki lima, serta sektor informal lainnya.

“Hanya saja masih sulit untuk mewujudkannya karena akses ke perbankan terbatas.”

“Kami berharap Plt Gubernur Aceh bisa memberikan stimulus tambahan kepada bank-bank penyalur KPR, termasuk akad, sehingga pembelian rumah lebih mudah,” urai Afwal.

Dia menyatakan dana Covid-19 Aceh yang berjumlah besar, seharusnya membantu kesulitan pekerja informal mengakses ke perbankan.

• Ada Kemudahan Beli Rumah Subsidi Dari Pemerintah, Sayangnya Tidak Berlaku di Aceh

• Ini Cara Pekerja Informal Beli Rumah Subsidi

• Dunia Usaha Sambut Baik Aceh Zona Hijau, Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Harus  Normal Kembali

Dia menjelaskan sektor perumahan ini juga membantu unit usaha lain bisa bergerak .

Seperti pabrik batu-bata, tukang bangunan dan toko bahan bangunan, panglong material dan lainnya.

“Ini contoh kecil saja, belum lagi sektor industri besar lainnya,” ujarnya.

Disebutkan, dengan jumlah penduduk Aceh 5,3 juta jiwa, maka masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah bersubdi pemerintah.

Afwal mengklaim produksi rumah tahunan bisa mencapai 5000 unit, tetapi dukungan perbankan dan pemerintah sangat dibutuhkan.

Dia berharap angka pengangguran bisa ditekan.

Diiiringi jumlah kepemilikan rumah terus bertambah.

“Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan menurunkan angka kemiskinan,” katanya.   

Dia juga mengutip pernyataan Presiden Jokowi.

Untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, Jokowi mengumumkan sembilan kebijakan pada Selasa (24/3/2020).

"Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini.”

“Untuk mengatasi daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia," kata Jokowi.(*)