Ini Strategi Partai Aceh Sikapi Kondisi Politik Menuju 2022

“DPA-PA akan membentuk desk khusus untuk membicarakan masalah ini termasuk membangun komunikasi dengan parnas dan parlok.”

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), H Muzakir Manaf menegaskan, PA selalu terbuka dan siap berkoalisi dengan berbagai partai politik nasional (parnas) maupun partai politik lokal (parlok) pada Pilkada Aceh 2022.

Penegasan itu disampaikan Muzakir Manaf (Mualem) didampinggi Sekjen DPA-PA, H Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) dan Juru Bicara DPA-PA, Muhammad Saleh, di Banda Aceh, Rabu (3/6/2020).

Menurut Mualem, keterbukaan koalisi dimaksud merupakan keputusan yang wajar dan normal demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh melalui mandat politik yang diberikan rakyat.

Hanya saja, tandas Mualem, apa pun keputusan koalisi nantinya harus dibangun berdasarkan saling pengertian dan kesamaan sikap maupun visi-misi demi masa depan Aceh lebih baik.

“Partai Aceh sangat menghargai dan menghormati berbagai wacana dan dinamika yang berkembang terutama mengenai sosok calon kepala daerah/wakil kepala daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mualem, sebagaimana siaran pers yang dikirim Jubir DPA-PA, Muhammad Saleh kepada Serambinews.com, Rabu (3/6/2020).

• Hasil Swab Terbaru OTG asal Banda Aceh Keluar, Pasien Dibolehkan Pulang karena Negatif Covid-19

• 10 Tahun Meninggalnya Hasan Tiro, Putranya yang Bermukim di Amerika Berharap tak Ada Tafsir Politik

Menurut Mualem, adanya konstribusi dan partisipasi media pers serta publik terhadap proses kontenstasi demokrasi lima tahunan tersebut, sebagai bukti adanya kepedulian terhadap kemajuan Aceh masa datang.

Hanya saja, lanjut Mualem, semua langkah, kebijakan, dan keputusan strategis-taktis harus dibicarakan secara mendalam dari masing-masing parpol, termasuk PA sehingga apa pun hasilnya nanti merupakan keputusan yang benar-benar lahir dari niat dan keinginan yang tulus untuk membangun Aceh.

Muhammad Saleh menambahkan, hingga saat ini sejumlah pimpinan parnas di Jakarta dan parlok di Aceh telah membangun komunikasi yang intens dengan Mualem serta PA dan mulai ada pembicaraan yang mengarah pada koalisi.

Sejak 2017, lanjut Saleh, PA telah merajut kerja sama di DPRA yaitu Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Koalisi ini akan terus berlangsung dan tumbuh dari kesadaran kolektif dari sejumlah parpol terhadap kondisi Aceh saat ini dan mendatang.

• Bupati Sarkawi Terima Surat Izin Berobat, Haili Yoga Ditunjuk Sebagai Plh

“DPA-PA akan membentuk desk  khusus untuk membicarakan masalah ini termasuk membangun komunikasi dan sinergitas dengan sejumlah parnas dan parlok,” ujar Saleh dibenarkan Mualem.

Tugas utama desk ini nantinya, antara lain menyusun cagub/cawagub, cabup/cawabup, dan calon wali kota/wakil wali kota dari internal (PA) maupun eksternal (partai) yang akan berkoalisi.

Misalnya, lanjut Saleh, untuk kabupaten atau kota A, PA akan berkoalisi dengan PNA. Pada kabupaten atau kota B, PA bisa dengan PAN dan untuk kabupaten dan kota C dan D, terbuka dengan PKS dan Gerindra. Tapi, pada kabupaten dan kota E, PA bisa saja mengusung paket calonnya sendiri.

• 10 Tahun Meninggalnya Hasan Tiro, In Memoriam Berakhirnya Sebuah Catatan Harian

“Jadi, tidak dengan satu parpol dan semua itu tentunya disesuaikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terutama perolehan kursi di DPR Aceh, DPRK (kabupaten dan kota),” ucap Saleh.