Geliat Ekonomi Mulai Meningkat, DPRK Aceh Besar Minta Bank Aceh Hadir di Pulo Aceh

Padahal dengan geliat ekonomi saat ini dan banyaknya transaksi dana desa, Pulo Aceh sudah membutuhkan kehadiran bank.

Laporan Muhammad Nasir | Aceh Besar 

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Rombongan DPRK Aceh Besar beberapa hari lalu berkunjung ke Pulo Aceh, salah satu kecamatan kepulauan di kabupaten tersebut.

Mereka melihat kehidupan masyarakat dan menyerap aspirasi.

Salah satu fakta yang ditemukan, meskipun ekonomi masyarakat kepulauan tersebut mulai menggeliat, hingga saat ini masyarakat Pulo Aceh belum merasakan pelayanan perbankan.

Padahal dengan geliat ekonomi saat ini dan banyaknya transaksi dana desa, Pulo Aceh sudah membutuhkan kehadiran bank.

DPRK Aceh Besar pun menyuarakan pembukaan kantor Bank Aceh di pulau tersebut.

• Warga Butuh Perbankan, Bupati Aceh Besar Minta Bank Aceh Buka Layanan di Pulo Aceh

Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Muhibuddin Ibrahim mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung kehidupan masyarakat Pulo Aceh beserta geliat ekonominya. 

Katanya, mereka sangat membutuhkan hadirnya bank ke kawasan tersebut.

Pria yang disapa Ucok ini menekankan agar Bank Aceh yang dapat membuka pelayanan di pulo tersebut, karena sebagai bank milik pemerintah daerah.

"Kalau bank lain berpikir profit, tapi kalau Bank Aceh ini, meskipun profitnya kurang, tapi sebagai bank daerah kan pelayanannya harus dimaksimalkan. Maka kami pikir harus dibuka satu kantor cabang Bank Aceh di Pulo Aceh, supaya ekonomi masyarakat bisa berkembang," ujar Muhibuddin.

"Saya pikir harus dibuka satu kantor cabang pembantu di Pulo Aceh agar masyarakat terbantu. Bukan tidak mungkin, dengan adanya bank, kegiatan masyarakat semakin berkembang," tandas Ucok.

• Atasi Banjir Genangan dan Kiriman, Pemko Banda Aceh Segera Tata Ulang Drainase Kota

Ia berharap Bank Aceh bertindak lanjut saran dari DPRK Aceh Besar, agar masyarakat kepulauan itu tidak merasa di"anakirikan' lagi.

Sementara Kepala Bank Aceh Capem Jantho, Andri Wardani mengatakan, aspirasi masyarakat, permintaan Bupati dan DPRK itu akan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Aceh.

Karena kebijakan untuk membuka kantor atau kas bukannya wewenang pihaknya di Bank Aceh tingkat cabang, tapi menjadi kebijakan tingkat pusat.