Sektor Pendidikan Paling Terakhir Dilonggarkan

Doni tidak menampik bahwa terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 setelah adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peningkatan kasus tersebut kini ditanggulangi oleh gugus tugas pusat dan daerah.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan, pihaknya sudah merumuskan program paralel dalam menghadapi Covid-19. 

Program tersebut yakni mencegah masyarakat tidak terpapar Covid-19 dan tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga pararel agar tidak terpapar Covid tapi juga tidak terkapar PHK," kata Doni kepada Presiden, di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).

• Semua yang Pernah Kontak dengan Pasutri Asal Lhokseumawe Positif Covid-19 akan Dites Swab

• Pegawai Keurukoen Katibul Wali Donor Darah, 32 Kantong Terkumpul

Dalam program tersebut, menurut Doni, terdapat sejumlah tahapan sebelum menerapkan fase new normal di suatu wilayah atau melonggarkan sektor dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah warna kuning," katanya.

Sektor pendidikan, menurut Doni, merupakan sektor yang paling terkahir akan dibuka atau dilonggarkan.

• Abusyik Memantau Tanaman Hasil Penyemprotan Pupuk Alam Organik di Geumpang, dari Padi Hingga Durian

• Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka, Ini nama-namanya dan Tanggal Pendaftaran

Ia mengatakan, resiko membuka sektor pendidikan sangat tinggi dalam penyebaran virus Corona.

"Adapun pendidikan karena risikonya tinggi adalah bagian terakhir," katanya.

Berdasarkan pembagian wilayah, menurut Jenderal bintang tiga itu, terdapat 44 persen wilayah yang penyebaran Covid-19 nya rendah.

Kondisi penyebaran Covid-19 tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menerapkan kebiasaan baru atau fase new normal.

"514 kabupaten kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman Pak Presiden, yaitu warna kuning dan warna hijau," katanya.

Doni juga mengatakan, pembukaan aktivitas ekonomi pada fase new normal telah berdampak positif pada nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Doni saat menerima kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

• Polisi Kantongi Bukti Isi Granat di Rumah Dewan Aceh Barat

• Diajak Ibu Bantu Masak, Ninda Malah Tinggalkan Rumah

"Setelah sektor ekonomi kita sampaikan ke publik, maka kita lihat ada hal yang positif, rupiah langsung menguat bapak presiden," kata Doni.

Bahkan berdasarkan keterangan Gubernur Bank Indonesia, menurut Doni, cadangan devisa Indonesia saat ini 130,5 miliar dolar atau Rp 1.805 triliun.

"Salah satu kajian dari salah satu lembaga menempatkan Indonesia berada pada posisi yang relatif cukup bagus, Bapak Presiden.

• Saingi Boeing dan Airbus, Perusahaan Cina Produksi Pesawat Jet Penumpang

• Neymar Terlibat Cekcok hingga Serang Mantan Pacar Ibunya Pakai Sapu

Nah ini lah sekarang sedang kita jaga momentum ini," katanya.

Doni tidak menampik bahwa terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 setelah adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peningkatan kasus tersebut kini ditanggulangi oleh gugus tugas pusat dan daerah.

"Kami sesuai perintah Bapak Presiden daerah-daerah yang relatif beresiko tinggi tetap kami kawal," katanya.

Tak Mau Buru-buru

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mengatakan, pendidikan adalah sektor terakhir yang akan dibuka dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diterapkan di Jawa Barat.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, pembukaan sekolah baru akan dibahas kemudian oleh pihaknya setelah pembukaan sektor lain.

• Ini Imbauan Wali Kota, Terkait Satu Pasutri di Lhokseumawe Positif Covid-19 Sepulang dari Medan

• Dua Kali, Mike Tyson Tuntaskan Misi Balas Dendam Muhammad Ali

"Terakhir adalah sektor pendidikan yang akan kami bahas kemudian," ujar Emil dalam silaturahmi Universitas Muhammadiyah Bandung yang digelar secara daring, Rabu (10/6/2020).

Emil mengatakan, saat ini pihaknya belum memutuskan pembukaan sekolah.

Langkah ini menurut Emil dilakukan untuk melindungi siswa dari penularan virus Corona.

Dirinya memperkirakan pembelajaran jarak jauh akan tetap dilakukan hingga Januari 2021.

• Wakil Wali Kota Langsa Lantik 21 Pejabat Eselon III dan IV

• Hadiri Penanaman Padi Secara Simbolis di Persawahan Lanud SIM, Pangdam Sampaikan Seruan Jokowi

Meski begitu, Emil tidak membuka kemungkinan pembukaan jika sebelum Januari ada wilayah di Jawa Barat yang masuk zona hijau.

"Untuk yang level SD sampai SMA itu belum ada keputusan.

Sementara ambil pahit-pahitnya dulu mungkin baru Januari dibuka, kecuali sebelum Januari ada situasi yang masuk zona hijau yang sudah menyiapkan protokol kesehatan," ucap Emil.

Mantan Wali Kota Bandung ini menyontohkan pembukaan sekolah di Korea Selatan dan Prancis yang justru membuat para siswa tertular Covid-19.

• PLN Harapkan Penyaluran Token Gratis Dapat Difasilitasi Pemerintah, Ini Alasannya

• Marah Besar, Korea Utara Putuskan Semua Kontak Dengan Korsel

Hal tersebut yang membuatnya tidak ingin segera membuka sekolah.

"Sekolah ini harus hati-hati ini karena menyangkut generasi masa depan," tutur Emil.

Sementara untuk tingkatan perguruan tinggi, Emil mengizinkan pembelajaran tatap muka dengan syarat kampus harus berada di zona hijau dan biru.

"Silakan menyesuaikan, kalau meyakini universitasnya atau sekolah tingginya ada di zona hijau dan biru, maka boleh melakukan tatap muka dengan protokol yang baik," kata Emil.(taufik/fahdi/tribunnetwork/cep)