Illiza Minta Sekolah Abaikan Intervensi Pihak Luar dalam Penerimaan Siswa Baru

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -Sebentar lagi penerimaan siswa baru di SD, SMP, SMU/SMK akan dibuka.

Anggota DPR RI asal Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal meminta semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada.

"Tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan siswa, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka," katanya kepada Serambinews.com, Sabtu (12/6/2020).

Politisi PPP ini mengaku dirinya mendengar ada beberapa pihak di beberapa di daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah.

"Ini merupakan salah satu praktik KKN yang harus dihindari sekolah. Sekolah harus menolak jika ada intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pejabat pemerintah baik di tingkat dinas pendidikan maupun lainnya untuk menerima atau menolak siswa tertentu," ujar dia.

Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan, prosedur dan ketentuan harus menjadi acuan sekolah dalam menerima siswa baru. Intervensi hanya akan membuat sekolah berbuat tidak adil kepada siswa yang seharusnya diterima, namun kemudian ditolak.

• Puluhan Rumah Warga di Desa Lempuh Blangkejeren Terendam Banjir

• 15 Tanda Malaikat Maut Akan Mencabut Nyawa Manusia, Ada 3 Isyarat Fisik

• Balita Korban Meninggal Akibat Hiace Terbalik Dibawa Pulang ke Pidie

Jika sekolah tidak melaksanakan penerimaan siswa sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan berpotensi terjadinya protes dari masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi sekolah itu sendiri, karena nama baik sekolah akan ditercoreng.

"Sekolah yang tidak adil dalam proses penerimaan siswa baru akan dikenal sebagai sekolah yang tidak mempunyai kredibilitas," ungkap Illiza yang juga anggota Banleg DPR RI ini.

Srikandi dari Aceh ini berharap, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai institusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara mengindari praktik KKN termasuk dengan menghindari terjadinya intervensi.(*)