Tidak Ada Manfaat, Korea Utara Sebut Akan Mengakhiri Hubungan Kim Jong Un dan Donald Trump

SERAMBINEWS.COM - Korea Utara melihat tidak ada gunanya mempertahankan hubungan pribadi antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump, jika Washington tetap berpegang pada kebijakan yang bermusuhan.

Hal itu disampaikan oleh media pemerintah Korea Utara, KCNA, Jumat (12/6/2020) dalam peringatan dua tahun KTT pertama kedua pemimpin.

Melansir dari CNBC, kebijakan AS membuktikan Washington tetap menjadi ancaman jangka panjang bagi negara Korea Utara dan rakyatnya.

Menteri Luar Negeri Korut, Ri Son Gwon mengatakan dalam sebuah pernyataan, Korea Utara akan mengembangkan pasukan militer yang lebih andal untuk menghadapi ancaman itu.

Trump dan Kim saling tuding dan ancam selama tahun 2017 ketika Korea Utara membuat kemajuan besar dalam program nuklir dan misilnya.

Kemudian, Amerika Serikat merespons dengan memimpin upaya internasional untuk memperketat sanksi dalam ekonomi dan aspek lainnya.

• Korea Utara Ancam Akan Intervensi Pemilihan Presiden AS, Jika Campuri Urusan Antar-Korea

• Adik Kim Jong Un Mulai Ambil Peran Utama di Korea Utara, Kim Yo Jong Beri Tekanan Keras ke Korsel

• Negeri Bollywood Dibayangi Konflik LAC, Ekspansi China Terendus Masuk ke Geopolitik Samudra Hindia

Hubungan meningkat secara signifikan saat KTT Singapura pada Juni 2018.

Sejarah bagi kedua negara, pertama kali seorang presiden Amerika Serikat bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara.

Namun, hasil dari pertemuan kedua pemimpin itu tidak jelaskan secara spesifik.

KTT kedua pada Februari 2019 di Vietnam, kedua pemimpin negara gagal mencapai kesepakatan karena konflik.

AS meminta agar Korea Utara sepenuhnya menyerahkan senjata nuklirnya, dan Korea Utara menuntut bantuan pencabutan sanksi ekonomi dan lainnya dengan cepat.

• Semenanjung Korea Memanas, Korea Utara Putuskan Semua Hubungan Komunikasi dengan Korea Selatan

• Ancam Korea Selatan, Korea Utara Sebut ‘Akan Bikin Seoul Menderita’

Ri Son Gwon mengatakan dalam retrospeksi pemerintahan Trump tampaknya hanya berfokus pada mencetak poin-poin politik sambil berusaha untuk mengisolasi dan mencekik Korea Utara, dan mengancamnya dengan serangan nuklir preventif dan perubahan rezim.

"Kami tidak akan pernah lagi memberikan paket lain kepada eksekutif AS untuk digunakan untuk pencapaian tanpa menerima pengembalian," katanya.

"Tidak ada yang lebih munafik daripada janji kosong," sambung Menlu Korut.

Kementerian Luar Negeri AS dan Gedung Putih tidak segera menanggapi pernyataan Menlu Korut tersebut.

Pada hari Kamis (11/6/2020), seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada kantor berita Korea Selatan, Yonhap bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Korea Utara.

“Berdialog secara terbuka untuk pendekatan yang fleksibel untuk mencapai kesepakatan yang seimbang,” katanya.

• Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Hilang Lagi, Sudah 3 Pekan Tidak Tampak

Korut intervensi Pilpres AS

Korea Utara mengatakan pada hari Kamis (11/6/2020) bahwa Amerika Serikat tidak memiliki urusan untuk mengomentari masalah antar-Korea.

Korea Utara meminta Washington untuk tetap diam jika ingin pemilihan presiden mendatang ingin berjalan lancar.

Melansir dari Reuters, pernyataan itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya kecewa dengan Korea Utara karena memutuskan hotline komunikasi dengan Korea Selatan pada Selasa (9/6/2020).

"Jika AS intervensi ke dalam urusan orang lain dengan pernyataan ceroboh, jauh dari mengurus urusan internalnya,

pada saat situasi politiknya berada dalam kebingungan terburuk, itu mungkin menghadapi hal yang tidak menyenangkan yang sulit untuk dihadapi," kata Kwon Jong Gun, direktur jenderal untuk urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara.

Korea Utara meminta Amerika Serikat untuk ‘menahan lidahnya’ ​​dan mengatasi masalah dalam negerinya sendiri.

• Jika Korea Utara Runtuh dan Kim Jong Un Meninggal, Ini yang Akan Dilakukan Amerika, China dan Korsel

"Akan lebih baik tidak hanya untuk kepentingan AS, tetapi juga untuk kelancaran Pilpres mendatang," katanya dalam media pemerintah, KCNA.

Laporan Reuters mengatakan, tidak jelas apa yang akan dilakukan Korea Utara untuk mengganggu pemilu atau menyebabkan masalah bagi kampanye pemilihan kembali Presiden AS Donald Trump, kata James Kim, seorang peneliti di Institut Asan untuk Studi Kebijakan di Seoul.

"Jika ada, ada kemungkinan provokasi bahkan dapat menyatukan negara di sekitar petahana," katanya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)