Lagi, Warga Demo Protes BLT

* Kantor Keuchik Ujong Tanoh Darat Disegel

MEULABOH - Massa yang didominasi emak-emak melancarkan aksi demo untuk memprotes pembagian bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Senin (15/6/2020). Dalam aksi itu, warga juga menyegel kantor keuchik setempat sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, karena menilai penyaluran BLT tidak tetapt sasaran.

Para warga yang melancarkan unjuk rasa berkumpul di balai desa yang berada di depan kantor keuchik guna meminta kejelasan aparatur gampong terkait penerima bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 itu yang dinilai masih pilih kasih. Aksi massa sempat memanas dan nyaris terjadi keributan, namun dapat segera diatasi oleh sesama warga. Di akhir aksi, sempat terjadi dialog panas antara warga dengan keuchik serta Camat Meureubo di Kantor Keuchik Ujong Tanoh Darat, menjelang sore.

Aparat desa beserta camat dengan didampingi Kapolsek Meuereubo dan Babinsa, mempersilakan warga satu persatu menyampaikan uneg-unegnya. Para warga yang mengeluarkan pendapatnya kesemua meminta bansos tersebut dibagi rata dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Camat Meureubo yang ikut hadir langsung dalam pertemuan itu memberikan penjelasan tentang aturan pembagian BLT. Demikian juga dengan Keuchik Ujong Tanoh Darat juga mencoba memaparkan tentang siapa saja yang berhak menerima BLT kepada warga pendemo meski dalam suasana agak sedikit memanas.

Karena merasa kondisi tidak kondusif, keuchik memutuskan pembagian BLT yang direncanakan disalurkan pada Senin (15/6/2020) itu, terpaksa dihentikan, hingga ada musyawarah kembali. Pembagian BLT tersebut akan ditentukan kembali nama-nama penerimanya yang akan dipublikasikan ke masyarakata umum berdasarkan hasil musyawarah desa. Warga yang mendengarkan putusan keuchik itu lalu membubarkan diri secara tertib.

“Kami menuntut pembagian BLT itu bisa sama rata. Selain itu, kami meminta kepada aparat desa agar memberikan hak-hal kami dan jangan ada pilih kasih. Sebab kami selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun, padahal kami juga terdampak corona,” kata Maisarah (50), warga Desa Ujong Tanoh Darat yang turut aksi demo, Senin (15/6/2020).

Ia menyebutkan, masih banyak warga dan janda miskin di desa itu yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah seperti BLT atau BST, sehingga mereka bergerak agar bantuan itu dibagi secara adil.

“Sejak saya dicerai istri, hidup saya memang sudah dalam kondisi sakit-sakitan dan selama itu pula saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa, anak pun kurang puduli. Untuk makan sehari-hari saja, hingga saat ini saya masih tergantung beras zakat fitrah yang diberikan oleh panitia masjid, itulah yang saya makan sejak dari hari raya,” ungkap Samin S, seorang warga miskin di Ujong Tanoh Darat yang juga ikut serta dalam aksi protes itu.

Menurut Samin, sebelumnya nama dia sudah masuk sebagai salah satu penerima BLT. Tetapi, saat menjelang pembagian bantuan, nama Samin S sudah tidak ada lagi. Samin sempat menangis di lokasi aksi karena merasa sedih kebutuhannya yang tinggal seorang diri semakin menipis.

“Karena bukan orang yang berhak menerimanya, maka kami mempertanyakan secara ramai-ramai dengan mendatangi kantor keuchik atas kebijakan aparat desa. Kenapa yang berhak menerima tidak diberikan, tapi sebaliknya yang kaya diberikan. Kami sangat kecewa sehingga melakukan aksi protes,” tukas pendemo lainnya, Abdul Samsuar.

Sementara itu, Keuchik Tanoh Ujong Darat, Kecamatan Meureubo, Sulaiman BS kepada wartawan menjelaskan, penyaluran BLT yang dijadwalkan pada Senin (15/6/2020), ditunda menyusul adanya protes warga. Sulaiman menerangkan, pihaknya akan menentukan kembali jumlan penerima BLT-DD lewat musyawarah bersama. Sedangkan jumlah yang terdata sebagai penerima yang direncanakan dibagikan pada Senin (15/6/2020) kemarin itu, sebutnya, berjumlah 63 orang.

“Sebelumnya direncanakan penerima BLT yang terdata termasuk orang kaya yang belum pernah mendapatkan bantuan apa pun berjumlah sekitar 178 orang, lalu diverikasi kembali hingga menjadi 99 orang. Setelah itu ada  komplain lagi, sehingga penerimanya menjadi 63 orang dengan besaran Rp 600 ribu per penerima, yang diberikan setiap bulan selama tiga bulan,” paparnya.

Terkait permintaan pendemo agar BLT dibagi rata semua warga, menurut keuchik, dirinya tidak berani memutuskannnya. “Permintaan warga saat ini ingin dibagi rata, namun kita tidak bisa putuskan dulu karena takut berbenturan dengan hukum. Untuk sementara, kita akan jalankan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah, dan terhadap nama-nama penerima, kita akan laksanakan musyawarah bersama dulu,” tutup Sulaiman BS.(c45)