Pemkab Aceh Tenggara 3 Kali Berturut-turut Raih WTP, Ini Penjelasan Wakil Bupati

Sebelumnya, dua tahun yang lalu yakni tahun 2017, 2018 juga meraih penghargaan Opini WTP.

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara, tiga kali berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WTP ini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Penyerahan WTP ini berlangsung di Kantor Perwakilan Aceh di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Jumat (26/6/2020).

Sebelumnya, dua tahun yang lalu yakni tahun 2017, 2018 juga meraih penghargaan Opini WTP.

Sementara pada tahun 2016, Pemkab Agara meraih WTP terhadap laporan keuangan tahun 2015 di bawah pemerintah Ir H Hasanuddin B MM- Ali Basrah Spd MM.

Penghargaan WTP diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh, Arif Agus SE MM AK CPA yang diterima oleh Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tenggara, Bukhari yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPRK Agara dari Partai Hanura.

• Kegiatan Donor Darah Menyambut Harganas Ke-27 di Bener Meriah, Ini Pesertanya

• Masuk Sekolah 13 Juli, Ini Persiapan Sekolah di Pidie Sesuai SOP Covid-19

• Nasib Rohingya Tinggal Sementara di Bekas Gedung Imigrasi Lhokseumawe, Seperti Terkatung-katung

Lalu, Jamudin, Inspektur Aceh Tenggara, Abdul Kariman Spd MM, Kepala BPKD Aceh Tenggara, Hattaruddin SE AK dan tim TAPK.

Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari, kepada Serambi, Sabtu (27/6/2020) mengatakan, selama pemerintahan Bupati/Wabup Aceh Tenggara, Raidin Pinim MAP-Bukhari (RABU) yang diusung Partai Hanura sudah tiga kali berturut-turut meraih WTP dari BPK-RI Perwakilan Aceh.

Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari, menyatakan pihaknya sangat bersyukur atas raihan opini WTP dari BPK-RI.

“Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena telah berhasil mendapat opini WTP tiga kali berturut-turut.

Karena, penyajian laporan keuangan diyakini kebenarannya.

Pemkab Agara, menyadari masih terdapat banyak perbaikan yang harus dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.

Kita berharap tahun-tahun berikutnya, pengelolaan keuangan di Aceh Tenggara akan lebih baik lagi sehingga kewajaran atas penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dapat terus kami pertahankan," pungkasnya.(*)