Breaking News:

Suara Parlemen

Dalam RDP Virtual Komisi IV DPR RI, TA Khalid Minta Pengendalian TNGL Dipindahkan ke Aceh

Anggota Komisi IV DPR RI Ir H TA Khalid, MM meminta pengendalian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat dipindahkan ke Aceh

For Serambinews.com
Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh, TA Khalid. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir H TA Khalid, MM meminta pengendalian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat dipindahkan ke Aceh.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI Dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual yang dilaksanakan pada Senin, (29/6/2020).

Dalam RDP Virtual tersebut, TA Khalid menjelaskan TNGL saat ini pengendaliannya berada di Provinsi Sumatera Utara.

Padahal berdasarkan luasnya, 75 persen kawasan TNGL berada dalam wilayah Aceh. Sementara 25 persen sisanya berada dalam wilayah Sumatera Utara.

Hina Istri Kim Jong Un, Penyebab Korut Marah Besar dengan Korea Selatan

"Kita pahami bersama luas kawasan TNGL 867. 786 Ha atau 75 persen letaknya di Aceh. Sedangkan yang masuk ke Sumut 226. 903 Ha atau 25 persen dari luas TNGL.

Jadi kenapa sampai hari ini pusat pengendalian Gunung Leuser masih di Sumut, mohon penjelasan dan perhatian bapak Sekjen agar TNGL terkendali di Aceh," kata TA Khalid, politisi Dapil Aceh II. 

TA Khalid Hadiri Khanduri Blang di Panga Aceh Jaya

Selain itu Ketua DPD Gerindra Aceh ini juga mengingatkan perubahan Undang-undang No 41 tentang Kehutanan agar memperhatikan lex specialis Aceh.

Sehingga perubahan UU yang dilakukan tidak terbentur dengan UU lainnya yang menyebabkan konflik regulasi di Aceh.

"Menyangkut Perubahan UU No 41 tentang Kehutanan, Saya ingin mengingatkan bahwa Aceh memiliki sebuah UU atau lex specialis, yaitu UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Maka oleh karena itu menyangkut perubahan UU Kehutanan No 41, saya minta bapak Sekjen, Ibu Menteri dan seluruh jajaran agar memperhatikan lex specialis Aceh, sehingga tidak terjadi konflik regulasi antara UU lex specialis Aceh dengan UU Nasional," kata TA Khalid.(*)

Empat Orang Keluarga Dekat Negatif Covid-19 di Aceh Barat, 15 Orang Lagi Masih Tunggu Hasil

Penulis: Subur Dani
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved