Jika Tak Mandiri Tiga Tahun Berturut, BLUD SMK Terancam Ditutup

Ringkasan Berita:

• Murthalamuddin SPd MSP, menyampaikan kebijakan tegas dari Pemerintah Aceh terkait tata kelola Badan Layanan Umum Daerah di SMK. 
• Kebijakan penutupan BLUD SMK yang tidak mandiri ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Sekda Aceh, Muhammad Nasir Syamaun
• Plt Kadisdik Aceh mengajak seluruh kepala SMK untuk berani melakukan introspeksi dan membangun kebersamaan tanpa sekat.

“Tujuan kita satu, melahirkan peserta didik di SMK yang siap menghadapi dunia industri.” MURTHALAMUDDIN, Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin SPd MSP, menyampaikan kebijakan tegas dari Pemerintah Aceh terkait tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Ia menegaskan, BLUD SMK yang tidak mampu membiayai diri sendiri selama tiga tahun berturut-turut akan ditutup.

Peringatan keras ini disampaikan Murthalamuddin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMK se-Aceh, di Hotel Renggali, Takengon, Aceh Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, kebijakan penutupan BLUD SMK yang tidak mandiri ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Sekda Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, dalam upaya mendorong akuntabilitas dan kemandirian ekonomi sekolah vokasi.

“Arahan Gubernur melalui Sekda Aceh, semua BLUD yang tidak mampu mencukupi dirinya sendiri setelah tiga tahun akan kita tutup. Jadi, kelola dengan baik dan manfaatkan potensi yang ada,” tegas Murthalamuddin di hadapan para kepala SMK se-Aceh, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan mitra industri.

Ia menekankan, tugas utama kepala SMK adalah menyiapkan lulusan agar siap bekerja, memiliki daya saing, dan menanamkan pola pikir kewirausahaan sejak dini. Hal ini sejalan dengan tuntutan agar BLUD SMK berani berinovasi.

Dia mendorong seluruh SMK agar berani mengembangkan produk lokal unggulan yang dapat menjadi sumber pendapatan sekolah. Murthalamuddin memberikan contoh ide sederhana namun bernilai ekonomi tinggi, seperti produksi bakso berbahan ikan untuk SMK yang berada di wilayah pesisir.

“Ke depan, kalau ada orang mau berjualan bakso goreng, maka mereka bisa mengambil baksonya di SMK,” tandasnya. Hal serupa juga berlaku untuk SMK di daerah lain, yang dapat memanfaatkan potensi lokal seperti kebun sawit dalam rangka menyongsong ketahanan pangan.

Dalam rakor itu Murthalamuddin juga menyoroti kondisi anomali pendidikan Aceh. Ia mengungkapkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan Aceh belum sejalan dengan mutu yang diharapkan. “Anggaran pendidikan kita besar, tapi rapor mutu masih rendah, bahkan kalah dari Maluku, Papua, dan Gorontalo. Ini menjadi tugas kita bersama untuk berbenah,” ungkapnya.

Plt Kadisdik Aceh mengajak seluruh kepala SMK untuk berani melakukan introspeksi dan membangun kebersamaan tanpa sekat. “Tujuan kita satu, melahirkan peserta didik di SMK yang siap menghadapi dunia industri. Bapak dan ibu di lapanganlah yang paling tahu bagaimana mencapainya,” tutupnya.(am)