Pajak Kendaraan

Pengurusan Pajak Kenderaan di Aceh Besar Meningkat

Menurutnya masyarakat yang mengurus pajak kenderaan mobil dan sepeda motor menyumbang pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD).

SERAMBINEWS/ASNAWI LUWI
Kepala UPTD II Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Wilayah Aceh Besar, Drs Masri, berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai PKS, Zulfikar Aziz SE (pakai peci) di Kantor tersebut, Selasa (30/6/2020). 

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Animo masyarakat di Aceh Besar meningkat untuk mengurus dan membayar pajak kenderaan roda dua maupun roda empat di tengah penerapan news normal covid-19 di Aceh Besar.

"Animo masyarakat tinggi mengurus pajak kenderaan dan ini bukti kepedulian rakyat tinggi menyumbang pajak. Namun, fasilitas ruangan tunggu, areal parkir dan bangunan Samsat tidak layak pakai," ujar Zulfikar Aziz SE kepada Serambinews.com, Selasa (30/6/2020) saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor UPTD II Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Aceh Besar, Selasa (30/6/2020).

Kata dia, seharusnya Kantor UPTD II BPKA di Aceh Besar memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP).

Menurutnya masyarakat yang mengurus pajak kenderaan mobil dan sepeda motor menyumbang pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Petani Abdya Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Gabah Berkisar Rp 5.100-Rp 5.200 Per Kg GKP

Mantan Kombatan GAM Langsa Panen Perdana Udang Vaname Sistem Bioflok, Pemko Rencana Ikut Kembangkan

Ratusan Warga Dayah Datangi Kantor Camat

"Sudah saatnya kantor Samsat di UPTD II BPKA dibangun yang baru dengan lokasi bangunan yang besar dan areal parkir yang luas. Kita berharap Pemerintah Aceh membangun kantor Samsat tersebut di Aceh Besar," ujar Zulfikar Aziz SE.

Sementara itu, Kepala UPTD II Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Wilayah Aceh Besar, Drs Masri, mengatakan, pelayanan untuk pengurusan pajak kenderaan pasca penerapan news normal di Aceh Besar meningkat.

Sebelumnya, masyarakat yang berkunjung untuk membayar pajak mencapai 200 orang kini meningkat jadi 400 orang.

Hal ini, karena adanya pemutihan pengurusan pajak kenderaan hingga Oktober 2020.

Kata dia, dalam sistem pembayaran pajak kenderaan tersebut, mereka terapkan sistem physical distancing atau protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Halaman
12
Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved