Anggota DPR RI Asal Aceh Janji Tuntaskan Masalah Jargas, Baru Tersambung Aceh Utara & Lhokseumawe

Ada laporan pipa bocor, ada juga laporan belum tersambung. Masalah ini akan kita pelajari dan kita carikan solusinya,” kata Anwar Idris 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPR RI asal Aceh, Anwar Idris berjanji akan menuntaskan persoalan jaringan gas (Jargas)  rumah tangga di Aceh bersama BPH Migas. 

Oleh karena itu Anggota Komisi VII DPR RI ini pada Senin (29/6/2020), mengajak Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa ikut bergabung dalam kunker Komisi VII ini melihat kondisi di lapangan. 

“Saya berjanji akan menuntaskan persoalan ini. Tidak boleh tidak berhasil. Apa pun ceritanya harus berhasil. Semua persoalan yang kita lihat di lapangan akan kita bahas di Senayan nantinya.

Ada laporan pipa bocor, ada juga laporan belum tersambung. Masalah ini akan kita pelajari dan kita carikan solusinya,” kata Anwar Idris lewat siaran pers kepada Serambinews.com, Rabu (1/7/2020). 

Anwar menyebutkan delapan kabupaten/kota dilewati pipa arbel dari Lhokseumawe hingga ke Belawan, Sumatera Utara.

Adapun jumlah yang dialiri gas tersebut mencapai 1,5 juta lebih sambungan rumah (SR). 

• Zuraida Hanum Divonis Mati, Terbukti Bunuh Suaminya Hakim Jamaluddin, Kenny Menangis Dengar Putusan

• Kemenag Aceh Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Apabila Sudah Ada Instruksi Gubernur

• Jengkol Abdya Sudah Dipatenkan dan Kantongi Lisensi Pusat, Ini Kelebihannya dari Bibit Daerah Lain

“Untuk Aceh ada lima kabupaten/kota, yaitu Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Sedangkan di Sumatera Utara yaitu Langkat, Deliserdang, dan Kota Medan. Saya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan ini bersama-sama dengan BPH Migas. Masalah ini harus selesai,” ujarnya. 

Anwar menambahkan dari lima kabupaten/kota di Aceh, baru Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sudah tersambung Jargas ini untuk 14.415 rumah.

“Harusnya pada tahun ini ada tambahan anggaran melalui APBN tahun 2020, namun dipangkas akibat wabah Covid-19.

Ini juga akan kita perjuangkan kembali. Persoalan ini sedikit amburadul, meski ada yang sudah berjalan pemasangan pada tahun sebelumnya,” sebutnya.

Anwar Idris mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui permasalahan ini, karena periode sebelumnya dia mengaku berada di Komisi X DPR RI.

“Nah, pada periode ini saya di Komisi VII. Dulu saya bukan di bidang ini. Makanya begitu saya di Komisi VII saya langsung meminta Kepala BPH Migas untuk turun bersama-sama melihat akar persoalannya,” katanya.