Komisi II DPRK Aceh Utara Datangi Kantor Perusahaan RPPI, Ini Tujuannya

Saifuddin juga mempertanyakan terkait manfaat yang akan diterima manfaat oleh masyarakat dengan kehadiran perusahaan tersebut

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS,COM,LHOKSUKON – Pimpinan bersama anggota DPRK Aceh Utara dari Komisi II pada Selasa (30/6/2020) mendatangi Kantor PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) yang berada di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe.

Masing-masing, Wakil Ketua II Mulyadi CH, Ketua Komisi II, Ismed Nur AJ Hasan bersama anggota Sofyan Hanafiah, Muhammad Yusuf, Saifuddin, dan Muhammad Wali. Mereka diterima Manager Operasional RPPI, Fondes Manurung bersama staf.

Untuk diketahui perusahaan itu mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan Industri Dalam Hutan Taman Industri (IUPHHKHI_HTI) berdasarkan keputusan Gubernur Aceh pada 17 Oktober 2011 dengan luas areal 10.384 hektare, di lima kecamatan yaitu, antara lain Nisam Antara, Meurah Mulia dan Geureudong Pase.

Izin UPHHK-HTI diperoleh perusahaan dari Gubernur Aceh setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Aceh Utara. Namun, ketika perusahaan tersebut melakukan penebangan hutan tersebut pada 2019 mendapat protes dari masyarakat.

• Gampong Matang Setui Langsa Timur Diresmikan Jadi Rumah Data Kependudukan Kampung KB

• Sedang Asyik Bermain Sepeda, Seorang Bocah Tercebur Ke Dalam Lubang Septic Tank

• 65 Gampong di Pidie belum Salurkan BLT, Salah Satunya Dipicu Konflik Keuchik Dengan Tuha Peut

Karena menurut warga terjadi perambahan hutan tidak sesuai dengan izin dan sejumlah perusahaan. Sebelumnya Komisi II DPRK Aceh Utara sudah mengadakan dengan warga yang tergabung dalam gerakan peduli Air (Gempur).

“Kami datang ke sini ingin mendengar penjelasan bagaimana RPPI itu mendapatkan izin, kemudian juga ingin mendengar penjelasan terkait dengan aktivitas penebangan kayu di Geureudong Pase,” ujar Ismed.

Dalam pertemuan tersebut, Saifuddin juga mempertanyakan terkait manfaat yang akan diterima manfaat oleh masyarakat dengan kehadiran perusahaan tersebut juga soal dampak negatif tidak baik bagi masyarakat.

Sofiyan Hanafiah juga mempertanyakan hal serupa.

“Sejauh mana sudah dikerjakan kewajiban RPPI,” tanya Sofiyan. Setelah berlangsung hampir dua jam pertemuan tersebut, lalu dewan akan menyampaikan akan melihat langsung lahan yang sudah dibersihkan oleh RPPI.(*)