Berita Banda Aceh
Walhi Aceh Nilai Konflik Satwa Dipicu Karena Maraknya Kerusakan Hutan
Konflik satwa yang terjadi di Aceh Utara selama ini ternyata tidak terlepas dari maraknya pembukaan lahan secara massif akibat kebijakan pemerintah...
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
Karena itu, Walhi Aceh meminta pemerintah tidak hanya cerdas mengeluarkan kebijakan.
Seperti UU Minerba No 3 tahun 2020 dan RUU Cipta Lapangan Kerja yang terus dibahas sampai kini, tapi harus bijak mengeluarkan kebijakan yang menjawab masalah lingkungan hidup, sosial dan HAM atas nama investasi.
"Artinya investasi yang harus dikejar yang di luar kawasan hutan, jangan maksa diri untuk melakukan dalam kawasan hutan. Potensi yang belum digarap baik di laut maupun di darat masih banyak," ungkap dia.
Presiden, lanjut Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur, memiliki otoritas untuk tidak mengeluarkan kebijakan perusakan hutan melalui proyek strategis.
Seperti buka jalan baru, bendungan, dan proyek strategis lainnya di dalam kawasan hutan.
"Jika Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota belum mampu bantu rakyat secara menyeluruh untuk kesejahteraan, jangan mengeluarkan kebijakan yang justru mengubah hutan secara massif yang pada akhirnya rakyat juga menanggung beban dalam waktu jangan panjang. Salah satunya konflik satwa manusia dan bencana ekologis lainnya," tutup Muhammad Nur. (*)
• Polisi Tetapkan Ridho Illahi sebagai Tersangka, Tes Urine Negatif Narkoba
