Berita Aceh Singkil
Desa Persiapan Pertanyakan Bantuan BLT Dampak Corona, Ini Penjelasan Bupati Aceh Singkil
Menanggapi hal tersebut, Dulmusrid mengatakan, BLT dana desa hanya bisa dianggarkan oleh desa yang memiliki anggaran desa. Sementara desa persiapan...
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Nurul Hayati
Menanggapi hal tersebut, Dulmusrid mengatakan, BLT dana desa hanya bisa dianggarkan oleh desa yang memiliki anggaran desa. Sementara desa persiapan seperti Trans Lae Cikala, belum memiliki anggaran desa.
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Masyarakat Trans Lae Cikala, Kecamatan Suro Makmur, yang merupakan desa persiapan di Kabupaten Aceh Singkil, pertanyakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Sebab, masyarakat di sana tidak mendapatkannya.
Sementara desa lain, pada masa pandemi virus Corona mendapatkannya.
"Masyarakat kami mempertanyakan tidak dapat BLT. Saya sudah lapor ke Dinas Sosial, minta didata tapi belum ada tindak lanjut," kata Radaan Bancin, Pj Kepala Desa Persiapan Trans Lae Cikala, Jumat (3/7/2020).
Pernyataan itu disampaikan Radaan kepada Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid saat melakukan pertemuan dengan kepala desa se-Kecamatan Suro.
Menanggapi hal tersebut, Dulmusrid mengatakan, BLT dana desa hanya bisa dianggarkan oleh desa yang memiliki anggaran desa.
• Irigasi di Mandumpang Jebol, Bupati Aceh Singkil Janji Tahun Ini Diperbaiki
Sementara desa persiapan seperti Trans Lae Cikala, belum memiliki anggaran desa.
Akan tetapi, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya akibat pandemi Covid-19.
Pemkab Aceh Singkil, sudah alokasikan anggaran untuk memberikan bantuan terhadap keluarga miskin yang tidak menerima BLT dana desa, PKH, BNPT serta bantuan lain dari Pemerintah Pusat akibat pandemi Corona.
Termasuk keluarga tidak mampu di desa persiapan, akan mendapatkannya.
"Hanya saja belum dicairkan, karena masih dalam proses pendataan agar tidak tumpang tindih," kata Bupati.
Sementara itu Dulmusrid, saat bertemu kepala desa mengingatkan agar segera menindaklanjuti setiap temuan inspektorat.
"Agar tidak ada temuan, gunakan dana desa sesuai aturan," ujar Dulmusrid.
Menurut Dulmusrid, tolok ukur bagus tidaknya kinerja pemerintah diukur dari administrasi keuangan.