Luar Negeri

Parlemen Jepang Tolak Kunjungan Presiden China, Penyebab Virus Corona dan Cengkeraman ke Hong Kong

Presiden China Xi Jinping yang telah merencanakan kunjungan ke Jepang, mendapat hadangan dari Parlemen Jepang.

Editor: M Nur Pakar
AFP/NICOLAS ASFOURI
Presiden China, Xi Jinping saat voting rancangan UU Keamanan Nasional Hong Kong di Kongres Nasional Rakyat China di Beijing pada 28 Mei 2020. 

“Secara historis dan di bawah hukum internasional, kami pikir ini adalah masalah yang sangat serius jika kegiatan ini berlanjut.”

"Kami akan merespons dengan tegas dan tenang kepada pihak China," kata pejabat tinggi Jepang itu.

Tiongkok mengklaim Kepulauan Diaoyu dan pulau-pulau afiliasinya merupakan bagian yang melekat dari wilayah Tiongkok.

Bahkan, menjadi "hak bawaan" Beijing untuk melakukan patroli dan kegiatan penegakan hukum di perairan ini.

Koran Partai Komunis China, The Global Times menulis bahwa:

"Kaum konservatif Jepang mengganggu pemulihan hubungan China-Jepang dengan menggugah perselisihan Kepulauan Diaoyu".

Rantai pulau-pulau sengketa yang tidak berpenghuni terletak di sebelah timur daratan Cina dan barat daya Pulau Okinawa di Jepang.

Mereka dekat dengan jalur pelayaran yang penting dan strategis serta menawarkan lahan penangkapan ikan.

Bukan itu saja, kaya dengan cadangan minyak dan gas alam di lautan ini telah membuat pulau-pulau ini jadi rebutan Jepang dan China dengan rean 7 km persegi.

Pada 2012, pemerintah Jepang membeli tiga pulau dari pemilik pribadi Jepang yang telah menahannya sejak 1930-an.

Sebuah langkah yang memicu pertikaian baru dan protes di kota-kota China.

Sejak itu, kapal-kapal China berlayar masuk dan keluar dari apa yang Jepang katakan sebagai perairan teritorialnya, memicu kekhawatiran akan bentrokan.

Di tengah-tengah keresahan dalam negeri yang meningkat atas perilaku China dan meningkatnya kekhawatiran keamanan,

Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono juga membunyikan peringatan tentang menyambut Xi.

Dia mengatakan situasi keamanan yang dihadapi Jepang harus dipertimbangkan.

"Sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas keamanan, saya akan membuat suara saya terdengar di dalam pemerintah," katanya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved