Breaking News:

Penambang Emas Ilegal

Walhi Aceh: Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal Masih Lemah

Meski penegakan hukum terhadap penambang emas ilegal selama ini sudah dilakukan, akan tetapi belum menjadi efek jera.

Penulis: Sa'dul Bahri | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Polisi memperlihatkan tujuh orang tersangka pelaku tambang emas ilegal yang telah diamankan di Mapolres Aceh Barat, Rabu (24/6/2020), mereka ditangkap di lokasi tambang emas saat beraktifitas. 

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyebutkan, bahwa terkait penegakan hukum dalam menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal saat ini masih lemah.

Pasalnya, putusan hukum terhadap kasus tersebut hingga saat ini belum menjadi efek jera terhadap pelaku di lapangan, sehingga belum menjadi solusi permanen dalam penyelesaian masalah tambang ilegal.

“Penegakan hukum belum bisa memutuskan mata rantai pelaku penambangan emas ilegal di lapangan saat ini,” sebut Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir kepada Serambinews.com, Minggu (5/7/2020) menanggapi maraknya tambang ilegal di Aceh seperti di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dan sejumlah kabupaten lainnya di Aceh.

Dikatakannya, bahwa permasalahan tambang ilegal di Aceh telah komplit terjadi, sehingga persoalan tersebut harus dilakukan penanganan secara terpadu, karena  menyangkut dengan sektor ekonomi masyarakat.

Sementara penegakan hukum dinilai masih lemah, meski penegakan hukum selama ini sudah dilakukan, akan tetapi belum menjadi efek jera, sehingga belum menjadi solusi permanen dalam penyelesaian masalah tambang emas ilegal di Aceh.

Lebih lanjut kata Muhammad Nasir, ada beberapa kasus hasil putusan cukup rendah, dan hal itu dianggap bisa oleh warga, karena penambangan ilegal tersebut murni pada aspek kriminal yaitu pidana lingkungan.

Permasalahannya ada di sektor ekonomi, karena hal tersebut berhubungan dengan ekonomi warga yang melibatkan banyak orang yang terlibat di sana dalam aktivitas penambangan ilegal, dimana aktivitas ilegal tersebut terjadi di banyak titik di Aceh saat ini.

“Terkait dengan aktivitas ilegal tersebut, pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi, terlebih tambang ilegal yang menggunakan merkuri dan hal itu akan sangat berdampak pada lingkungan, termasuk sumber air bagi warga. Berikut mengganggu ekosistem yang ada di kawasan hutan, meningkatnya konflik satwa dan berefek pada kegiatan-kegiatan aktivitas ilegal lainnya, seperti ilegal loging yang berawal dari kegiatan ilegal mining atau tambang emas ilegal,” cetusnya.

Kisah Rohingya Mengarungi Lautan, Bisa Minum Hanya Saat Hujan Turun

Teriakan dan Tangisan Nek Nurhayati Pecah di Tengah Malam Saat Api Hanguskan Rumahnya

Roket Milisi Iran Salah Sasaran, Targetkan Diplomat dan Tentara AS, Rumah Warga Jadi Korban

Disebutkan, efek terbesarnya dari aktivitas tambang emas ilegal dan ilegal loging akan terjadi bencana ekologi, seperti banjir.

Sejak 2015 silam, Walhal telah mengkompanyekan penertiban tambang ilegal di Aceh, dengan catatan pelaku tambang diberikan ekonomi alternatif oleh pemerintah atau pun memfasilitasi tambang ilegal ini menjadi legal.

Dalam hal tersebut, pemerintah diminta mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) menjadi menjadi wilayah pertambangan rakyat yang ditentukan oleh pemerintah.

Jadi, selama WPR tidak ditetapkan oleh pemerintah dan selama itu pula masyarakat terus berada di dalam kegiatan ilegal, dan syarat mengurus WPR itu harus berada di WPR yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi kondisi saat ini di Aceh belum ada satupun yang ditetapkan sebagai kawasan WPR oleh pemerintah, sehingga kelompok penambang belum mampu mengurus izin pertambangan rakyat (IPR), karena regulasinya dasar belum ada.

“Harapan kita, jika pemerintah Aceh serius menyelesaikan masalah pertambangan emas ilegal, maka salah satu solusinya, dibina pertambangan rakyat,” harapnya Nasir.(*)

Malaysia Belum Izinkan Warga Negara Asing Shalat Berjamaah di Masjid

Empat Lagi Pasien Covid-19 di Aceh Sembuh, Satu Orang dari Aceh Utara

Socfindo Tinggalkan Pelabuhan Jetty Meulaboh, Pengangkutan CPO Dialihkan ke Pelabuhan Susoh Abdya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved