Pemerintah Ingin Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1, Ini Manfaat dan Tantangannya
Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020.
Di sinilah satu negara yang memiliki pecahan uang dengan banyak nol akan mengalami kesulitan untuk menyebutkan angka di atas 99 triliun.
Untuk itu, redenominasi akan memberikan manfaat besar bagi transaksi keuangan, baik melalui SWIFT maupun alat komunikasi konvensional lain, seperti teleks dan faksimile yang dilengkapi sandi tertentu sebagai pengaman.
Maka, sektor jasa keuangan, baik bank maupun nonbank, pasti menyambut hangat redenominasi itu.
Kedua, redenominasi akan meningkatkan rasa percaya diri terhadap rupiah.
Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencapai Rp 13.300.
Ketika Rp 1.000 dipotong menjadi Rp 1, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hanya Rp 13,30.
Dengan demikian, kelak kita akan merasa lebih bangga dengan mengantongi rupiah.
Dengan bahasa lebih jernih, setelah redenominasi, maka rupiah akan naik peringkat dalam nilai tukar terhadap dollar AS.
Kenaikan tersebut akan mendorong orang Indonesia lebih suka memegang rupiah daripada mata uang asing, katakanlah dollar AS, di dalam negeri.
Ketiga, pemangkasan beberapa nol dalam mata uang rupiah itu akan mengerek kredibilitas rupiah di pasar keuangan nasional.
Ketika pasar modal lebih bergairah karena kestabilan nilai tukar rupiah, maka pasar modal akan lebih dipilih untuk menjadi wadah bagi perusahaan besar (korporasi), untuk mencari dana dengan menerbitkan surat utang atau obligasi (bond).
Keempat, sejatinya, redenominasi juga merupakan sinyal, bahwa roda ekonomi selama ini telah berjalan pada rel yang benar.
Dengan bahasa lebih lugas, redenominasi dapat menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mendorong tingkat kepercayaan, baik kepada masyarakatnya sendiri maupun kepada pasar regional, internasional, dan global.
Kegagalan Argentina
Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenominasi menuntut stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal.