Berita Aceh Tamiang
DPRA Dinilai Seperti Orang Kena "Covid-19", Kaget dan Panik, Terkait Pembatalan Proyek Multiyears
Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh ini menilai pembatalan sepihak oleh DPRA merupakan keputusan panik dan tidak mendasar.
Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Mursal Ismail
Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh ini menilai pembatalan sepihak oleh DPRA merupakan keputusan panik dan tidak mendasar.
Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang
SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Politisi senior Aceh, Karimun Usman, ikut menyesalkan sikap DPRA yang membatalkan 12 kontrak proyek multiyears di sembilan kabupaten/kota di Aceh.
Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh ini menilai pembatalan sepihak oleh DPRA merupakan keputusan panik dan tidak mendasar.
“DPRA tiba-tiba seperti orang yang kena Covid-19, kaget dan panik. Kenapa dulu tidak dipersoalkan, tiba-tiba ketika akan ditender malah dibatalkan.
Inikan keputusan panik namanya,” kata Karimun Usman ketika berkunjung ke Aceh Tamiang, Jumat (24/7/2020).
Pria yang kini lebih sering menetap di Jakarta ini menilai pembatalan kontrak sepihak ini mencerminkan sikap DPRA yang belum bisa menjadi wakil rakyat yang baik.
• Imam Masjid Ditusuk saat Pimpin Doa, Pelaku Ternyata Sering Konsultasi Masalah Ini pada Korban
• Achmad Purnomo Positif Virus Corona, Jokowi Jalani Tes Swab Covid-19
• Untuk Halau Cina, AS Akan Tempatkan Marinir Bersenjata Rudal di Jepang
“Hari ini rakyat sengsara dan butuh infrastuktur di daerahnya diperbaiki, tapi dibatalkan oleh DPRA.
Kalau mereka mengaku wakil rakyat, tolong jelaskan rakyat mana yang mereka wakili,” tegasnya.
Dia juga meminta DPRA memahami usulan multiyears oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran.
Jika pembatalan ini disebabkan kekhawatiran DPRA akan terjadinya penyelewengan anggaran, bisa diatasi dengan membentuk tim pengawas yang melibatkan kejaksaan, polisi atau KPK.
Karimun juga mengeritik sikap partai nasional di DPRA yang terikut arus isu-isu daerah.
Selain Partai Demokrat, praktis seluruh partai nasional ikut menyetujui pembatalan kontrak proyek multiyears ini.
Seharusnya kata dia, partai nasional berada di barisan terdepan untuk menyukseskan visi dan misi Presiden RI.
“Sebetulnya parnas wawasannya lebih luas, tidak harus mengikuti tren lokal. Kenapa mereka tidak protes waduk Geureuto dan Rukoh, itukan multiyears juga,” ungkapnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/karimun-usman-tanggapi-soal-pembatalan-proyek-multiyears.jpg)