HMI Minta Walikota Sikapi Isu Mutasi Kepala Sekolah di Disdikbud Agar tak Ganggu Dunia Pendidikan

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - HMI Cabang Langsa meminta Wali Kota Usman Abdullah bersikap terkait dugaan penyalahan administrasi yang di lakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.

Hal itu disampaikan Wasekum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Amiruddin, dalam rilis kepada Serambinews.com, Senin (27/07/2020).

Menurut Amiruddin, masalah pendidikan merupakan ujung tombak bagi pembangunan peradaban. Apabila lembaga pendidikan di politisasi maka pendidikan di Kota Langsa akan menurun kualitasnya.

"Dalam hal ini kami berharap kebijaksanaan Walikota Langsa dapat menyelesaikan isu itu yang tersebar di kalangan masyarakat agar tidak simpang siur," ujarnya.

Dia menambahkan, isu atau pembahasan yang terjadi di tengah masyarakat itu bermula dari mutasi dan pelantikan kepala sekolah tingkat Taman TK, SD, S.P dan pengawas berapa waktu lalu.

Begitu juga, terkait dugaan Kepala Dsidikbud Kota Langsa, Dra Suhartibi MPd, telah mengeluarkan dan menandatangani surat saat yang bersangkutan dalam posisi cuti, karena dia sedang mengikuti PKN TK II Angkatan IX di luar kota.

Sehingga persoalan cuti Kadis ini menjadi pembahasan di sejumlah kalangan masyarakat. Pihaknya turut prihatin apabila hal ini terjadi, karena lembaga pendidikan tidak boleh di utak-atik.

• Bupati Aceh Besar Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Menyambut Idul Adha 1441 H, Ini Isi Suratnya

• Pemuda Yahudi Lempar Bom Molotov ke Masjid di Hebrew, Dinding Dipenuhi Coretan Anti-Palestina

HMI juga berharap Pemko Langsa agar dapat membentuk tim untuk mencari informasi kebenaran. Supaya keresahan dan dugaan yang timbul di tengah masyarakat bisa teratasi.

Menyikapi hal itu, Kepala Disdikbud Kota Langsa, Dra Suhartini MPd, membantah dan menjamin tidak ada utak-atik dalam mutasi jabatan di tingkat Kepala TK, SD, SMP, dan pengawas di jajarannnya pekan lalu.

"Jabatan bukanlah sebuah warisan yang harus dipertahankan, tapi itu merupakan amanah dan kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan," ujarnya.

Titin menambahkan, terkait undangan seminar kegiatan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nadional (PKN) TK II Angkatan IX tahun 2020, dijelaskannya, posisi dia pada 17 Juli sudah dikembalikan kepada intansi masing-masing (off campus) untuk mengimplementasikan proyek perubahan.

Hal itu berdasarkan surat LAN RI Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Negara Nomor 294/PLB.1.4/PDP.07/ tentang kegiatan tersebut.

Lalu terkait pembangunan di sekolah yang bersumber dari dana manapun, dia menegaskan bahwa tidak ada unsur deal-deal proyek seperti yang diisukan pihak tertentu.

Karena mekanisme dalam setiap kegiatan oleh Dinas Pendidikan maupun dari pihak sekolah

Hal itu juga murni pengusulan pihak sekolah melalui aplikasi-aplikasi yang ada di satuan pendididikan.

Dari sejumlah usulan-usulan pihak sekolah, dilakukan verifikasi baik dari Dinas Pendidikan, Bappenas, Bappeda Provinsi hingga ke Mendikbud berdasarkan dengan data-data.

Jadi dalam hal ini tidak ada program di sekolah-sekolah itu yang dilakukan pengurusan sendiri.

Apalagi sampai kepala sekolah harus mengeluarkan anggaran pribadinya yang besar untuk mendapatkan pembangunan karena pengusulannya melalui aplikasi.

Begitu juga kegiatan yang bersumber dari DAK, seluruhnya dilaksanakan pihak sekolah (swakelola) bersama panitia pembangunan sekolah (P2S).

"Dan pelaksanaan DOKA dilakukan secara kontraktual, maka sangat tidak benar jika ada memonopoli proyek," jelas Titin.

Kemudian untuk mutasi dalam organisasi pemerintahan, perlu dia pertegas bahwa itu suatu hal yang biasa dan wajar, untuk penyegaran lembaga khususnya di dunia pendidikan.

"Sehingga mutasi ini jangan sampai dijadikan ajang kecemburuan. Evaluasi sederhana dunia pendidikan dibutuhkan pengembangan dan kemajuan," imbuh mantan Kepala SDN 5 Langsa itu.(*)