Breaking News:

Opini

Perceraian Wanita Aceh

Angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh menunjukan penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 1.907 kasus dan 2019 turun menjadi 1.632 kasus

Perceraian Wanita Aceh
IST
Teuku Dadek Asisten II Setda Aceh

Teuku Dadek

Asisten II Setda Aceh

Angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh menunjukan penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 1.907 kasus dan 2019 turun menjadi 1.632 kasus, namun angka perceraian menunjukan peningkatan. BPS mencatat 2019 terdapat 5.928 kasus perceraian (1.533 cerai talak dan 4.395 cerai gugat). Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mencatat dan memutuskan perceraian pada 2019 mencapai 6.700 dan 90% di antaranya dapat diselesaikan atau telah ditetapkan oleh pengadilan.

Selama Aceh berada dalam masa konflik 1998, angka perceraian mencapai 3.020 kasus, sekitar tahun 1999-2004 angka perceraian tercatat 1.078-2.167 kasus, dan meningkat pada tahun 2005-2011 (pada tahun 2007 angka perceraian mencapai 4.613 kasus).

Fakta yang perlu dilihat bahwa kasus perceraian sudah menjadi persoalan besar di masyarakat dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama persoalan dampak dari perceraian tersebut. Persoalan pertama belum terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak paska ditetapkannya keputusan Makhamah Syar'iyah, misalnya masalah hak asuh, biaya hidup yang harus dipenuhi mantan suami. Kedua, KDRT yang dialami tidak menjadi bagian dari proses keadilan perceraian.

Inilah yang berkembang dalam Webinar yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang merupakan kerja sama dengan Pemerintah Australia, 20 Juli 2020 yang bertajuk "International Seminar in Aceh level with the theme of `Time to Build Protection System for Abandoned Women and Children Caused by Divorce in Aceh', pembicara dari Indonesia, Malaysia, dan Australia.

Di samping masalah pemenuhan hak paska perceraian, banyak kasus perceraian yang diputuskan Mahmakah Syari'ah tidak mengangkat dan memproses KDRT yang dialami. Mengapa? Sebab, kewenangan menangani kekerasan berada dalam ranahnya Pengadilan Negeri yang menyelesaikan perkara pidana.

Persoalan perceraian semakin rumit bila perempuan yang cerai tanpa melalui proses pengadilan, baik karena dinikahkan secara siri ataupun hukum dan tercatat oleh negara. Persoalan ini, menjadi penyumbang kongkret angka kemiskinan yang jika dibiarkan semakin mempengaruhi tingkat kemiskinan di Aceh. Sementara itu, kemiskinan merupakan isu strategis yang sedang diatasi pemerintah Aceh, sesuai Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) Aceh periode 2017-2022.

Selama ini, putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas perkara perceraian (baik cerai gugat dan cerai talak) menetapkan tanggung jawab mantan suami atas nafkah bagi anak dan mantan istri (hingga habis masa iddah) selain ketetapan lainnya berkaitan dengan hak iddah bagi istri dan pembagian harta bersama. Namun sayangnya, hak istri atas nafkah ini jarang diajukan pada kasus cerai gugat karena pemahaman perempuan/istri yang sangat terbatas. Ketetapan yang dilakukan pengadilan atas tanggung jawab nafkah dan lainnya, sulit sekali diimplemetasikan sehingga menyebabkan penelantaran terhadap perempuan dan anak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan implementasi putusan ini tidak berjalan. Pertama, tidak ada institusi atau kelembagaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil ketetapan dimaksud. Kedua, ketiadaan aturan yang mengatur secara jelas dan tegas, menjadi alasan semua pihak abai dalam memberikan perhatian untuk mengatasi masalah ini. Ketiga, perempuan yang terlantar dan anak-anak yang tidak dinafkahi ayahnya tidak memiliki klasifikasi khusus sebagai penerima manfaat dari program pemerintah, karena ketiadaan numenklaturnya. Jikapun mereka mendapat akses pada bantuan hanya bagi perempuan yang hidup dalam keadaan miskin/fakir yang memiliki kriteria khusus.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved