Perceraian Wanita Aceh

Keempat, peluang lainnya yang tidak kalah penting di Aceh adalah keberadaan Lembaga Baitul Mal sebagai pihak yang mengelola harta umat (zakat, waqaf, shadaqah dan harta agama) untuk menjaga kemaslahan umat, yang masuk dalam numenklatur Aceh. Aceh telah menetapkan harta umat yang dikelola Baitul Mal sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya pengelolaannya mengikuti skema APBD, yang diperuntukkan untuk tujuan khusus. Selama ini Baitul Mal telah menginisiasi penyelenggaraan sejumlah bantuan bagi perempuan dan anak yang terlantar akibat perceraian, meski masih dalam wilayah dan jumlah yang terbatas.

Kelima, kepemimpinan perempuan yang kemunculannya semakin banyak di lembaga pemerintahan dan di masyarakat, juga menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam mengatasi masalah ini. Terutama kepemimpinan perempuan di lembaga peradilan, yang dapat memiliki keberpihakan terhadap persoalan-persoalan yang dialami perempuan dan anak. Ini memungkinkan karena adanya ikatan emosional yang yang muncul atas pengalaman-pengalaman perempuan yang berada di sekeliling mereka.