Banjir Berulang, Indikasi Ada Masalah dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Aceh

Semua faktor di atas, ulas Taqwaddin, berkontribusi signifikan yang mengakibatkan terjadinya banjir di desa-desa di Aceh dan peristiwa itu kerap terulang meskipun bukan di musim penghujan.

Ketua Dewan Pakar Forum Pengurangan Risiko (FPRB) Aceh ini mengingatkan bahwa bencana banjir dapat menimbulkan korban jiwa, ketidaknyamanan, dan juga kerugian harta benda.

Dalam perspektif Ombudsman, sekalipun dalam kondisi bencana banjir, ia sarankan kepada pihak pemerintah daerah agar tetap melakukan pelayanan publik, terutama pelayanan publik yang besifat dasar, meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan ketertiban, pelayanan infrastruktur, pelayanan sosial, dan pelayanan adminduk.

Langkah taktis yang perlu segera dilakukan oleh pihak pemerintah, usul Taqwaddin, adalah melakukan evakuasi para warga yang terdampak banjir guna memastikan keselamatan mereka.

"Setelah itu, penuhi kebutuhan dasar hayati mereka. Setelah kedua upaya ini selesai dilakukan, baru kemudian dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur yang rusak," demikian Taqwaddin Husin.

Catatan Serambinews.com, meski di Aceh masih berlaku kebijakan moratorium logging yang digagas Gubernur Irwandi Yusuf tahun 2008, tapi laju kerusakan hutan akibat ulah perambah hutan mencapai 23.000 hektare per tahun.

Saat terjadi banjir bandang di Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Singkil, misalnya, pohon-pohon besar yang ditebang dengan gergaji mesin (chain saw) oleh pembalak itu liar sering terbawa arus banjir ke permukiman warna.

Tak jarang pohon-pohon yang hanyut tersebut menubruk dan mengambrukkan jembatan ataupun rumah warga di daerah aliran sungai. (*)

• Misteri Artis VS yang Diamankan karena Diduga Terlibat Prostitusi Online, Siapa Dia?

• Sebanyak 1.000 Jamaah Telah Tiba di Mina untuk Melaksanakan Serangkaian Ibadah Haji 2020

• VIRAL Video Aksi Emak-emak Lawan Dua Begal, Korban Berhasil Rebut Celurit hingga Pelaku Kabur