Bantuan Pemerintah Rp 600 Ribu untuk Karyawan Swasta Ditransfer ke Rekening Mulai September

"Kalau menurut kita itu adalah nilai maksimal yang memang bisa diberikan pemerintah pada saat ini dan kita bersyukur masih ada program seperti itu, yang sediki banyak bisa membantu bagi yang benar-benar memerlukan," pungkas Dasco.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai rencana tengah digodok, guna menggenjot kembali roda perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, satu di antara beberapa rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta.

Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan, pegawai dengan gaji Rp 5 juta kebawah masih sanggup mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, mereka bisa tetap mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga pemerintah tidak perlu memberi bantuan Rp 600 ribu per bulan.

"Rata-rata upah buruh kita Rp 2,9 juta, rentang Rp 2,9 juta sampai Rp 5 juta itu masih relatif mampu mengatasi atau cukup dalam situasi ini. Asalkan, mereka masih bekerja," ujarnya.

Lagian juga, Tauhid menilai jumlah bantuan pemerintah tersebut sangat kecil karena kebutuhan bantuan untuk masyarakat dengan gaji di rentang itu sekira Rp 1,5 juta per bulan.

"Saya kira jumlahnya harus memadai, kalau katakanlah tadi pengeluaran rumah tangga sampai Rp 3 juta per bulan, minimal separuhnya Rp 1,5 juta. Jadi, kalau hanya Rp 600 ribu saya kira masih kurang," katanya.

Di sisi lain, kalau semua golongan masyarakat dapat bantuan pemerintah maka berpotensi semakin tinggi untuk tidak tepat sasaran dan hanya menghamburkan uang negara.
"Kalau misalnya bantuan ke seluruh klaster itu tidak tepat sasaran akan relatif tinggi. Bisa di atas 30 persen dan tidak akan mendorong konsumsi lebih baik," pungkas Tauhid.(tribun network/van/mam/wly)