Pakistan Kecam India Membangun Kuil Ram Mandir, Bekas Masjid yang Dihancurkan Garis Keras Hindu

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Pakistan, Rabu (5/8/2020) mengecam keras Pemerintah India yang mulai membangun kuil Ram Mandir di Ayodhya, negara bagian Uttar Pradesh.

Pertapakan itu merupakan bekas Masjid Babri yang telah dihancurkan garis keras Hindu pada tahun 199.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengecam pembangunan kuil tersebut.

Bahkan, menggambarkan putusan Mahkamah Agung (SC) India yang membuka jalan untuk pembangunan itu sebagai "cacat hukum".

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan:

“Keputusan yang salah dari Mahkamah Agung India membuka jalan untuk pembangunan kuil tidak hanya mencerminkan dominasi keyakinan atas keadilan."

"Tetapi juga mayoritas yang berkembang di India saat ini, di mana minoritas , khususnya Muslim dan tempat ibadah mereka, semakin terancam. "

Pernyataan itu mengatakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk pembongkaran Masjid Babri di Ayodhya.

Termasuk Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa sedang membangun kuil Ram sebagai bagian dari agenda mengubah India menjadi 'Hindu' Rashtra '”.

• Umat Hindu Bangun Kuil di Atas Bekas Masjid yang Dihancurkan Garis Keras Hindu di India

• Kasus Virus Corona India Belum Usai, Mumbai Dikepung Banjir, Ini Dia Foto-fotonya

• Ketua Muslim Kashmir India Kecam Konglomerat Mukesh Ambani

Pakistan juga mengkritik pembangunan kuil tergesa-gesa atas di tengah pandemi virus Corona dan kontroversi atas Undang-undang Kewarganegaraan (Amandemen) (CAA) 2019.

Kemudian Daftar Warga Nasional (NRC), serta langkah-langkahnya. yang "menjelekkan, merampas, meminggirkan, dan menjadikan" Muslim sebagai sasaran kekerasan.

Pakistan juga mengkritik apa yang digambarkan sebagai "pelanggaran hak asasi manusia sistematis" India di Jammu dan Kashmir.

Dan mendesain mengubah demografi" wilayah Kashmir tersebut.

New Delhi pada Kamis (6/8/2020) menolak kecaman Islamabad atas pembangunan Ram Mandir di Ayodhya.

Kementerian Luar Negeri (MEA) mengatakan Pakistan tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri India dan menahan diri dari hasutan komunal, seperti dilansir HindustanTimes, Kamis (6/8/2020);