Bahas Isu Karhutla di Aceh, Ini Kendala yang Dilaporkan Kalak BPBA ke Tim Kemenkopolhukam

"Terkait berbagai permasalahan dalam penanganan karhutla di Aceh segera koordinasikan dengan gubernur dan DPRA," kata Asdep 4/V  Kemenkopolhukam, Brigjen Pol Drs Erwin Chahara Rusmana.

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Tim dari Kemenkopolhukam melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Salah satu agenda tim adalah mengkoordinasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Kamis (6/8/2020).

Menurut laporan, tim dari Kemenkopolhukam yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh yaitu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Brigjen Pol Unggul Sedyantoro dan Asisten Deputi (Asdep) 4/V Kamtibmas, Brigjen Pol Drs Erwin Chahara Rusmana.

Brigjen Unggul dan Brigjen Erwin didampingi Kabid Penanganan Konflik Heri Tito Warno, Kabid Penanganan Keamanan Herdi Pujiono, dan Analis Polhukam Asmoro Aji.

Ketika rapat koordinasi di BPBA, Brigjen Erwin didampingi Heri Tito Warno, Herdi Pujiono, dan Asmoro Aji.

• Karya Dua Penyair, Wartawan Aceh Lolos Kurasi Puisi Corona, Kurator Remy Sylado

• RSUD Kota Subulussalam Miliki Alat PCR, Swab tak Perlu ke Luar Daerah, Hanya Sampel ke Banda Aceh

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBA, Ir Sunawardi MSi yang memimpin jalannya rapat koordinasi didampingi para kepala bidang (kabid) BPBA, yaitu Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bobby Syaputra, Kabid Darlog Muhammad Syahril, Kabid RR Said Ashim, Kasubbag Umum Miftah M, Kasubbag Keuangan Wiwik Ariyati, Kasubbag Program Henny Nurmayani.

Juga hadir para kepala seksi (kasi) BPBA, di antarnya Kasi Rekonstruksi MukhsinSyafii, Kasi Pencegahan Yudhy Satria, Kasi Rehabilitasi Teuku Alkausar, dan Kasi Kesiapsiagaan Fazli. Rakor juga diikuti Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh Nasir Nurdin.

Menurut Kalak BPBA, meski koordinasi penanganan karhutla di Aceh selama ini sudah berjalan baik namun masih ada sejumlah kendala yang menyebabkan penangannya masih kurang maksimal.

Setidaknya, lanjut Sunawardi, ada tiga kendala utama yang dihadapi dalam penanganan karhutla di Aceh, yaitu belum ada pasukan Mandala Agni, minimnya peralatan, dan letak geografis karhutla yang sulit dijangkau.

• Antisipasi Lonjakan Covid-19, DPRK Banda Aceh Panggil Dinas Kesehatan dan RSUD Meuraxa

Menurut Sunawardi, berdasarkan catatan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBA, karhutla di Aceh sejak Januari hingga Juli 2020 sebanyak 187 kali dengan jumlah lahan yang terbakar seluas 397 hektare terdiri atas lahan perkebunan, ilalang, dan lahan gambut.

Mengingat luasnya wilayah Aceh dan titik karhutla yang sulit terjangkau oleh tim darat, Kalak BPBA berharap pihak Kemenkopolhukam bisa memfasilitasi kerja sama dengan TNI-AU, misalnya dengan pengerahan heli water bomber untuk penanganan karhutla di Aceh.

“Khusus lahan gambut di Aceh, luasnya mencapai 336.341 hektare,” lapor Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBA, Muhammad Syahril pada pertemuan itu.

Menanggapi permasalahan yang dilaporkan Kalak BPBA, Brigjen Erwin menyarankan agar segera dikoordinasikan dengan Gubernur dan DPRA.

Terkait adanya titik-titik karhutla yang sulit dijangkau dengan peralatan berat, Erwin mengungkapkan saat ini ada peralatan yang berukuran kecil namun didukung turbo yang besar. “Bisa dicari referensi alat tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan di Aceh,”  kata Erwin.

Erwin juga sependapat perlunya dibuat MoU antara TNI-AU dengan Gubernur Aceh dalam hal penanganan karhutla dari udara.

• UPDATE Covid-19 Aceh; Kasus Positif Corona 537 Orang, 141 Sembuh

“Silakan buat draft kerja sama dan dikoordinasikan dengan Menkopolhukam supaya dapat difasilitasi,” kata Brigjen Erwin.

Diakui Erwin, sudah banyak upaya yang dilakukan terkait penanganan karhutla seperti pemadaman oleh tim darat maupun dari udara yakni waterboombing dan modifikasi cuaca namun peningkatan bencana karhutla tidak dapat dihindari.

Mengutip pemaparan Kepala BNPB, 99 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia baik akibat kelalaian maupun sengaja dibakar untuk dijadikan lahan perkebunan.

Untuk itu, lanjut Erwin perlu adanya langkah-langkah antisipatif pencegahan yang sistematis agar kejadian tidak terus terulang. (*)