Plt Gubernur tak Hadir Panggilan DPRA Soal Sembako Warga Aceh di Malaysia, DPRA: Sudah Diperkirakan

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisi V DPRA gagal melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah setelah tidak ada perwakilan Pemerintah Aceh yang menghadiri undangan komisi tersebut, Jumat (7/8/2020).

Pada pertemuan itu, Komisi V akan membahas masalah janji bantuan sembako untuk warga Aceh di Malaysia yang tidak direalisasi oleh pemerintah.

Karena Plt Gubernur atau perwakilan Pemerintah Aceh tidak ada yang hadir dan tanpa ada pemberitahuan, kemudian Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani mengadakan konferensi pers di gedung DPRA tersebut.  Turut hadir Sekretaris dan dua anggota Komisi V, Iskandar Usman Al Farlaky, dr Purnama Setia Budi, dan Sofyan Puteh.

Falevi mengatakan, pihaknya mengundang Plt Gubernur Aceh karena pemerintah dinilai lepas tangan soal janji bantuan 10 ribu paket sembako untuk warga Aceh di Malaysia.

Sebelumnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan tidak pernah menjanjikan sembako untuk masyarakat Aceh yang terimbas Covid-19 di Malaysia.

Falevi mengaku kecewa dengan sikap Plt Gubernur Aceh yang tidak memenuhi panggilan pihaknya. Padahal, lanjutnya, pertemuan itu untuk mencari solusi atau jalan keluar atas persoalan yang terjadi. Sehingga bantuan sembako tersebut bisa dirasakan juga oleh warga Aceh yang saat ini berada di perantauan Negeri Jiran.

Sekretaris Komisi V, Iskandar Usman Al Farlaky menambahkan, selama ini warga Aceh di Malaysia selalu menyampaikan keluhan kepada pihaknya, termasuk mempertanyakan janji bantuan 10 ribu paket sembako.

“Namun setelah beberapa jam kita menunggu, saudara Plt Gub tidak hadir, bahkan tidak mengirim satupun perwakilan dari Pemerintah Aceh,” katanya.

 Dengan tidak hadirnya pemerintah, lanjutnya, memperlihatkan Pemerintah Aceh tidak bertanggung jawab atas apa yang disampaikan ke publik melalui media massa. Padahal, sebelumnya Pemerintah Aceh dengan sangat jelas mengatakan akan mengirim bantuan 10 paket sembako untuk warga Aceh yang terdampak Covid-19 di Malaysia.

 “Tapi akhirnya melalui Jubir Covid-19 Pemerintah Aceh, Plt Gubernur menyatakan tidak pernah menjanjikan sembako untuk warga Aceh di Malaysia. Ini sungguh informasi yang sangat absurd (konyol) sekali. Jangan berpolemik di media, kemudian beliau membantah sendiri,” ujar politisi Partai Aceh ini. 

Apabila Pemerintah Aceh menemukan masalah dalam proses pengiriman bantuan, lanjut Iskandar, baik secara administrasi di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), KBRI, atau dengan Persatuan Masyarakat Aceh di Malaysia, harusnya dikomunikasikan. Apalagi Aceh memiliki dana recofusing untuk penangganan Covid-19 sebesar  Rp 1,7 triliun.

“Terkait dengan ini, kami juga sudah perkirakan bahwa Plt dan perwakilan Pemerintah Aceh tidak akan hadir undangan kami. Ini juga menjadi salah satu poin bagi DPRA untuk menyikapi sikap Pemerintah Aceh. Sikap DPRA akan kami bahas kembali dengan fraksi  dan komisi-komisi terkait lainnya,” pungkas Iskandar.(*)  

• Penerbangan Sipil India Selidiki Terbelahnya Pesawat Air India, 20 Orang Tewas, Termasuk Dua Pilot

• Zulfikar Aziz Minta Petugas Medis Diberi Insentif Khusus

• Cegah Covid-19 di Aceh Tenggara, Shalat di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Diwajibkan Pakai Masker