Breaking News:

Jaksa Tagih Tunggakan Listrik Pemkab    

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara minta kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Aceh Utara, untuk melunasi

For Serambinews.com
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Pipuk Firman Priyadi MH 

LHOKSUKON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara minta kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Aceh Utara, untuk melunasi tunggakan listrik melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mencapai Rp 1,2 miliar. JPN akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan OPD pada 13 Agustus 2020 mendatang.

Penagihan itu dilakukan jaksa setelah mendapat surat kuasa khusus yang diteken Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lhokseumawe, Heru Eriadi dan Kepala Kejari Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi SH, pada 28 Juli 2020. Dalam surat kuasa tersebut, PLN memberikan hak subtitusi kepada jaksa untuk melakukan negosiasi tunggakan rekening listrik Pemkab.

OPD yang menunggak rekening listrik tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Kantor Bupati Aceh Utara yang baru di Lhoksukon, Rumah Sakit Pratama Aceh Utara di Lhoksukon, Instalasi Farmasi Kesehatan, dan satu kantor keuchik.

“Kita sudah menyampaikan undangan kepada pimpinan OPD tersebut untuk hadir ke Kantor Kejari Aceh Utara di Lhoksukon pada 13 Agustus mendatang untuk menemui jaksa pengacara negara, yaitu Simon SH, Mulyadi, dan Erning Kosasih SH,” ujar Kajari Aceh Utara Pipuk Firman Priyadi SH kepada Serambi, Sabtu (8/8/2020).

Disebutkan, sebelum mendapatkan surat kuasa khusus, pihaknya sudah ada kerjasama dengan PLN. “Untuk tahap awal sudah kita undang, dan antara lain yang sudah hadir kepala BPBD Aceh Utara dan meneken surat kesanggupan membayar. Sedangkan yang lain belum bisa hadir,” ujar Kajari Aceh Utara.

Jumlah tunggakan tersebut bervariasi dari tiga sampai dengan tujuh bulan, sehingga ketika diakumulasi menjadi besar nilainya. “Pihak PLN sebelumnya mengaku sudah menagihnya, tapi belum ada realisasi,” katanya.

Karena itu, pihaknya berharap supaya OPD di Aceh Utara segera melunasi tunggakan listrik. Ditambahkan, secara nasional Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah ada MoU dengan PLN (Persero), khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Plt Sekdakab Aceh Utara, Ir Risawan Bentara MT kepada Serambi menyebutkan, Pemkab Aceh Utara akan membayar tunggakan tagihan rekening listrik setelah APBK  perubahan tahun 2020. Jika dengan anggaran APBK-P 2020 tidak cukup, akan dilanjutkan melalui APBK 2021. “Hal itu sudah dibicarakan dengan para manager dan supervisor PT PLN UP3 Lhokseumawe,” ujar Risawan.

Disebutkan, dalam rapat akhir pada Juni 2020 lalu, Pemkab Aceh Utara menegaskan dan berkomitmen menyelesaikan semua tunggakan tagihan tersebut, baik tunggakan Penerangan Jalan Umum (PJU)) maupun tagihan rekening listrik kantor Bupati. “Sudah ada item kesepakatan yang dicapai misalnya pembayaran akan dilakukan secepatnya setelah perubahan Qanun APBK 2020,” kata Risawan.

Ditambahkan Risawan, sangat tidak mungkin Pemkab Aceh Utara abai terhadap tunggakan tersebut. Sebab, kebutuhan listrik sangat vital bagi keberlangsungan operasional kantor. Beberapa saat saja jika listrik mati, maka layanan perkantoran langsung lumpuh.

“Kami sangat apresiasi atas kinerja manajemen PT PLN Lhokseumawe selama ini yang telah membantu keberlangsungan operasional kantor pemerintah di Aceh Utara melalui ketersediaan listrik yang memadai,” pungkas Risawan.(jaf)   

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved