Tak Perlu Ada Kerja Sama Periksa Swab Covid-19, Ini Penjelasan Pemerintah Aceh

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tidak perlu ada kerja sama untuk pemeriksaan swab terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan laboratorium yang ditunjuk Menteri Kesehatan (Menkes) RI sebagai jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19.

Laboratorium Fakultas Kedokteran (FK), Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) merupakan satu dari 163 jejaring laboratorium Covid-19 itu.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) kepada Serambinews.com, Minggu (9/8/2020), terkait pemberitaan “Uji Swab Tak Perlu ke Jakarta”.

Sebelumnya, media ini memuat protes Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, Anggota Komisi V DPRA, dr Purnama Setia Budi, dan Ketua Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin Husin, terkait pengiriman sampel swab ke Balitbangkes RI Jakarta karena Balitbangkes Aceh tidak beroperasi untuk sementara waktu.

Ketiganya protes pengiriman swab itu ke Jakarta dan mendesak Pemerintah Aceh untuk bekerja sama dengan Laboratorium FK Unsyiah, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

• Tanggulangi Covid-19, Mobil PCR Aceh Segera Tiba, Bisa Uji Swab Seribu Sampel Sehari

• Pemkab Nagan Raya akan Siapkan Qanun Protokol Kesehatan Pencegahan Corona, Termasuk Sanksinya

• Pasien Positif Covid-19 di Aceh Besar Bertambah Jadi 141 Orang

Bahkan, menurut Ketua Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin Husin, pengiriman sampel swab ke Jakarta itu maladministrasi dan tidak pro-publik.

“Kita menganggapnya cara elite kita tunjukkan kepedulian meski tak sesuai alur kebijakan penanganan spesimen swab Covid-19. Tentu saja kita pahami karena Beliau bicara teknis epidemiologis yang bukan keahliannya,” ujar SAG.

Menurut SAG yang juga Jubir Covid-19 Aceh itu, sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 405 Tahun 2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19, Laboratorium FK Unsyiah ditetapkan sebagai laboratorium pemeriksaan Covid-19.

SAG menjelaskan, laboratorium pemeriksaan Covid-19 memiliki tugas antara lain, menerima spesimen untuk pemeriksaan Covid-19 dari rumah sakit (RS), dinas kesehatan (Dinkes), atau laboratorium kesehatan (Labkes) lainnya.

"Laboratorium pemeriksaan Covid-19 menginformasikan hasil pemeriksaan (positif/negatif) kepada RS pengirim untuk keperluan diagnosis dan tata laksana kasus serta Dinkes domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologis," sambung SAG.

• Di Simeulue, Seluruh Peserta Ujian SKB CPNS Sudah Mendaftar Ulang

• ASN Bireuen Diminta Bersabar, Pembayaran Gaji ke 13 Sedang Dikaji

• Pasutri PNS Instansi Vertikal di Aceh Singkil yang Positif Corona Pernah Kontak Erat dengan RK

Selanjutnya, papar dia, laboratorium pemeriksaan Covid-19 memberikan feedback kepada RS, Dinkes, atau Labkes lainnya, apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

“Laboratorium FK Unsyiah ditugaskan Menkes RI menerima spesimen untuk pemeriksaan Covid-19, tanpa embel-embel harus ada kerja sama segala,” tukas SAG.

SAG juga mengatakan, Pemerintah Aceh juga tidak melakukan kerja sama secara khusus dengan Balitbangkes Aceh di Gampong Bada, Lambaro, Aceh Besar.

"Mereka menerima dan memeriksa spesimen Covid-19 atas penugasan Kementerian kesehatan, bukan karena ada kerja sama khusus dengan Pemerintah Aceh, dan tidak berbayar," tegasnya.

Selanjutnya, SAG menerangkan, alasan-alasan pengiriman sampel ke Balitbangkes RI di Jakarta. Pertama, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT tidak pernah melarang pengiriman sampel ke laboratorium FK Unyiah.

• Viral Video Mobil Satu Keluarga Tersangkut Besi di Jalanan Saat Melaju, Hampir Dihantam Truk

• Tinggal di Rumah Beratap Bocor, Janda 3 Anak Ini Kaget dan Terharu Dikunjungi Ketua DPRK Aceh Utara

• Dinas Koperasi & UKM Aceh Gelar Webinar Koperasi Syariah, Pembeli Hadir, Pelaku UKM Diminta Ikut

"Ada banyak sampel dari RSUZA yang dikirim ke Unsyiah tanpa intervensi Plt Gubernur Aceh," ujar Jubir Pemerintah Aceh ini.

Kedua, pemeriksaan swab dipilih ke Balitbangkes RI Jakarta karena tidak berbayar. Balitbangkes RI dan Balitbangkes Aceh tidak memungut biaya apa pun atas setiap sampel yang diperiksa.

"Hal itu berlaku sejak swab pertama dikirim, sekitar pertengahan Maret 2020 lalu hingga saat ini," beber SAG.

Ketiga, di Laboratorium FK Unsyiah juga ada banyak sampel yang harus diperiksa, baik pemeriksaan swab mandiri masyarakat maupun swab kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kelima, pemeriksaan swab tidak boleh terhenti akibat kehabisan bahan habis pakai (BHP). Karena itu, bahan tersebut harus dihemat.

• Mulai Besok Seluruh Puskesmas di Bener Meriah Diaktifkan Kembali

• Anggota DPRK Pidie Atok Jailani Meninggal, Pejuang GAM yang Rela Tinggalkan Usahanya

• Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19 di Aceh, Ruang Pinere 3 dan 4 RSUZA Diresmikan Besok

"BHP pemeriksaan PCR tidak mudah di pasar, sejak pandemi Covid-19. Hampir semua laboratorium sangat tergantung pada BHP bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ungkapnya.

Pengiriman swab ke Balitbangkes RI juga untuk penghematan BHP di laboratorium FK Unsyiah. BHP dari BNPB melalui Balitbangkes RI yang diteruskan Dinkes Aceh ke FK Unsyiah pada 5 juni 2020, misalnya, bisa melayani masyarakat lebih banyak lagi.

Kelima, bila sampel dari seluruh Aceh tersentral di laboratorium FK Unsyiah, juga akan terjadi antrian panjang dan hasilnya juga akan berhari-hari baru ada.

"Karena itu, kita hindari penumpukan swab. Pengiriman swab ke Balitbangkes RI juga untuk mencegah antrian dengan harapan bisa memperoleh hasilnya tidak terlalu lama," urainya.

Keenam, Balitbangkes Aceh akan beroperasi kembali dalam waktu dekat, setelah 14 hari off karena ada petugas yang positif Covid-19, sehinggan seluruh ruangan harus disterilisasi.

• Jelang Muswil Partai Aceh, Pengurus Sagoe Aceh Singkil Gelar Pertemuan

• Terpilih secara Aklamasi, Said Rizqi Pimpin Golkar Aceh Barat

• Abdya dan Nagan Tunda Pelaksanaan Swab

Lebih lanjut, SAG menyimpulkan, pengiriman swab ke Balitbangkes RI itu hendaknya tidak disikapi dengan sak wasangka. Ada maksud penghematan BHP yang sudah ada di Aceh dan berbagi beban.

Lebih penting lagi Balitbangkes tidak memungut biaya. “Pemeriksaan swab di Balitbangkes RI Jakarta tanpa menguras APBA yang notabene uang rakyat Aceh,” pungkas SAG.(*)