Info Bener Meriah
Bener Meriah Masuk Tiga Besar Realisasi Belanja APBK di Atas Rata-Rata Nasional
Bener Meriah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang realisasi belanja APBK-nya masuk tiga besar rata-rata nasional....
Penulis: Budi Fatria | Editor: Jalimin
Laporan Budi Fatria | Bener Meriah
SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Bener Meriah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang realisasi belanja APBK-nya masuk tiga besar rata-rata nasional.
Selain Bener Meriah, di Provinsi Aceh ada juga Kota Banda Aceh yang juga realisasi belanja APBK di atas rata-rata nasional yaitu, 49,05 persen dan Kabupaten Bireuen 47,51 persen.
Secara urutanya Kabupaten Bener Meriah masuk ke urutan nomor tiga nasional, urutan pertama yaitu Kabupaten Tegal, realisasi belanja APBK 60,06 persen, kemudian disusul Kabupaten Kutai Timur 56,78 persen.
Kabupaten Bener Meriah yang masuk ke urutan ke tiga yang realisasi belanja APBK-nya, yakni 56,55 persen.
Sementara rata-rata nasional dengan perhitungan APBN sebesar 47,36 persen dan rata-rata kabupaten/kota adalah 37,27 persen. Hingga 12 Agustus 2020, di seluruh Indonesia, hanya ada 39 kabupaten dan kota yang rata-rata belanja APBD (APBK, di Aceh) di atas rata-rata nasional.
• Usai Ashar, Bupati Aceh Jaya T Irfan TB Rencanakan Mutasi Sejumlah Pejabat, Ini Bocorannya
• Satlantas Polres Pidie Saweu Sikula, Sosialisasi Pencegahan Covid-19 & Keselamatan Berlalu Lintas
Sedangkan kabupaten/kota selebihnya berada di bawah rata-rata nasional, dan bahkan terdapat 29 kabupaten/kota yang realisasi APBD (APBK)-nya berada di bawah 25 %. Termasuk di dalamnya Kabupaten Pidie realisasi APBK-nya baru 24,80 persen.
Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi melalui Kabag Humas dan Protoko Setdakab Bener Meriah, Wahidi SPd MM kepada Serambinews.com, Jumat (14/8/2020) menyebutkan, Bener Meriah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang realisasi belanja APBK-nya masuk tiga besar rata-rata nasional.
“Alhamdullah berkat kerjasama semua pihak realisasi belanja APBK Kabupaten Bener Meriah masuk tiga besar nasional,” sebutnya.
Bupati Sarkawi juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang baik, “semoga kedepan bisa lebih kita tingkatkan demi kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati.
Seperti berita sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, menyampaikan data-data tersebut dalam keterangan persnya terkait Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2020 Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal melalui Zoom di Gedung F Lantai 4 Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (12/08/2020).
• Salut, Guru SD di Aceh Tamiang Datangi Rumah Murid sambil Bawa Papan Tulis untuk Belajar Tatap Muka
"Kondisi realisasi belanja APBD Tahun 2020 angkanya masih di bawah rata-rata nasional dengan perhitungan APBN sebesar 47,36 persen, sementara APBD masih 37,58 persen. Karena itu Pemda dapat mendorong realisasi APBD masing-masing untuk mengejar ketinggalan pencapaian realisasi secara nasional. Sekarang yang paling penting, adalah bagaimana daerah membelanjakan APBD-nya," ujar Ardian.
Ia menekankan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya melalui instrumen APBN dan APBD.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini tidak bisa hanya dengan bergantung kepada APBN.
Perlu ambil langkah-langkah strategis bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan bisa terus digenjot, tidak lagi masuk ke angka minus.
"Di daerah dengan berbagai macam sumber pendapatannya, mulai dari PAD, baik itu pajak maupun retribusi, dana transfer, baik itu DAK, DBH, itu juga perlu kita dorong bersama agar sinergitas antara APBD dengan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa punya tujuan yang sama, punya frekuensi yang sama," kata Ardian.
• Inilah Hwasong-15 Rudal Kebanggaan Kim Jong Un, Diklaim Sanggup Meluluhlantakkan AS dan Israel
Lebih lanjut Ardian menyampaikan, karena belanja ini APBD-nya pasti berputar di daerah, sangat diharapkan Gubernur, Bupati dan Walikota bisa segera mengejar realisasi APBD tentunya dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
Selanjutnya, Ardian berharap dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2020 yang lebih kurang 4 bulan, Pemda agar segera melakukan penyesuaian terhadap APBD-nya masing-masing. "Untuk kegiatan-kegiatan yang tetap mengarah kepada 3 aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi maupun aspek jaring pengaman sosial," tandas Ardian.
Untuk itu, beberapa langkah-langkah strategis yang disampaikan oleh Dirjen Keuda perihal alokasi APBD untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya, yakni: Pertama, program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal dan tenaga lokal;
Kedua, memberikan stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui bank milik Pemda dengan memperhatikan potensi dan produk unggulan daerah melalui pemberian modal kerja, penguatan modal usaha, pemberian pinjaman lunak maupun pemutihan atas hutang pinjaman, juga melaksanakan perluasan target sasaran dari penerima bantuan sosial maupun operasi pasar;
• Naik Pitam Gegara Digugat Warisan, Ibu Ini Minta ASI-nya Dibayar: Dia Harus Bayar Air Susu Saya
Ketiga, melalui izin dari Mendagri kepada kepala daerah untuk segera menggalakan kampanye pengunaan masker dalam rangka pencegahan dan penekanan penyebaran Covid-19 dengan bersinergi bersama TP-PKK. Jadi tingkat pusat sampai tingkat desa itu harus saling sinergi agar APBD didorong untuk menggalakan kampanye pengunaan masker.
Kemudian, Ardian juga menuturkan hasil evaluasi dari Kemendagri terhadap permasalahan umum menyangkut realisasi APBD yang dinilai masih rendah lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan pajak retribusi dari sektor-sektor jasa, hotel, restoran dan lainnya terhambat.
Sehingga ia mendorong agar Pemda melakukan evaluasi regulasi, koordinasi sinergi antar stakeholder di bidang pendapatan daerah dengan objek pajaknya, pemanfaatan IT dalam pemungutan PAD, dan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Dengan pendekatan IT dalam pemanfaatan PAD pajak retribusi tentunya secara transparan akan lebih mudah diperhatikan dan juga kita bisa melihat aspek safety-nya tidak ada kontak antar pembayar dan penerima pajak,” ujarnya.(*)
• Gadis asal Langsa Ini Trauma Usai ‘Dibegal’ Dadanya di Jalan, Begini Kronologis Kejadiannya
• Ini Prakiraan Cuaca di Enam Daerah Hingga 3 Hari ke Depan, Mulai Hujan, Berawan, dan Cerah Berawan
• Pembangunan Lapas Kelas III Sinabang Kembali Dilanjutkan, Target Selesai Desember, Ini Kapasitasnya