Syafri Kharuddin Minta, Bupati Bener Meriah Evaluasi Semua SKPK-nya yang Lalai Menangani Kebakaran

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG – Dinilai lalai dalam penanganan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah beberapa hari yang lalu.

Anggota DPRK Bener Meriah, Syafri Kharuddin meminta Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi mengevaluasi semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dijajaran Pemda Bener Meriah.

Menurutnya, menonaktikan Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah dinilanya tidak serta merta menyelesaikan masalah, Bupati harus bertanggung jawab dan mengevaluasi secara menyeluruh SKPK-nya.

Lanjutnya, tidak hanya kepala BPBD saja yang dievaluasi terkait peristiwa itu, semua SKPK haru di evaluasi, kelalaian seperti ini agar tidak terulang lagi, paling tidak pejabat terkait bisa lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah.

Karena kelalaian ini, kata dia telah mencoreng nama baik Pemeriantah Kabupaten Bener Meriah, dan ia meminta untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak ada lagi hal serupa terjadi di daerah ini.

“Saya bukan tidak setuju kepala BPBD dinonaktifkan, tapi Bupati juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh,” harapanya.

Ia menambahkan, sebelumnya pada sidang LKPJ, dalam pandangan umum, dirinya mengaku, sudah menyampaikan terkait kekurangan anggaran di BPBD Bener Meriah.

“Waktu itu saya mengusulkan anggaran untuk BPBD Bener Meriah senilai Rp 3,5 milyar untuk dimasukan ke dalam KUPPAS supaya dilakukan pembahasan,” ujar Syafri Kharuddin yang merupakan anggota DPRK Bener Meriah dari Partai Hanura.

Sebutnya, mengingat Kabupaten Bener Meriah tergolong dalam daerah yang rawat bencana sehingga diperlukan persiapan, baik anggaran, maupun peralatan yang memadai.

Selain itu, kata dia, BPBD Bener Meriah juga harus tersedia anggaran yang ready minimal senilai Rp 1 miliar.(*)

• Antisipasi Musibah Kebakaran, BPBD Aceh Tengah Usulkan Penambahan Pos Damkar

• Staf Keuangan Setdakab Postif Covid-19, Gaji ke-13 Pegawai belum Diproses

• Tito: Pejabat Kemendagri Harus Punya Kesungguhan Layani Masyarakat dan Kikis Sikap Ambtenaar