Ombudsman Fasilitasi Rakor Permasalahan Pupuk Subsidi, Ini Hasilnya

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menanggapi keluhan masyarakat terkait langkanya pupuk subsidi, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh memfasilitasi rapat koordinasi multistakholder, di Banda Aceh, Rabu (19/8/2020).

Kepala Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin Husin mengatakan, rakor tersebut merupakan tindaklanjut serangkaian investigasi yang dilakukan pihaknya.

Turut hadir pada rakor tersebut anggota DPR-RI, TA Khalid yang selama ini konsisten memperjuangkan hak petani.

• Wanita Cantik Penjual Pil Ekstasi di DPO Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara, Ini Penjelasan Polisi

• Dipenjara karena Kasus Ijazah Palsu, Ini Perjalanan Karir Nurul Qomar, Dari Pelawak hingga Politisi

• VIRAL Iklan Beli Rumah Dapat Janda 2 Anak, Ini Kriteria Suami yang Diidamkan Pengiklan

Juga hadir pejabat Distanbun Aceh, Bappeda Aceh, dan HKTI selaku Ormas di bidang pertanian.
Kepala Ombudsman Aceh mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan terkait sengkarut kelangkaan pupuk subsidi selama ini.

“Permasalahan kelangkaan pupuk subsidi sudah berulang-ulang, sehingga menjadi keluhan publik yang harus menjadi perhatian kami,” sebut Taqwaddin.

Fakhrurrazi, Kabid Sarpras Distanbun Aceh, menjelaskan kepada pihak Ombudsman bahwa benar terjadinya kelangkaan pupuk selama ini.

Hal tersebut diakibatkan oleh kuota yang diberikan untuk Aceh hanya berkisar 39 persen dari kebutuhan pupuk yang merupakan kebutuhan dasar petani.

“Aceh hanya mendapatkan 143.461 ton pupuk subsidi dengan luas areal persawahan 213 ribu hektare,” tambah Fakrurazi.

Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Plt Gubernur Aceh telah mengirim surat permintaan penambahan kuota ke Kementerian Pertanian.

• Begini Keutamaan dan Istimewanya Bulan Muharram, Waktunya Bertaubat

• Mobil Pribadi Takkan Dapat Lagi BBM Subsidi di Aceh, Kecuali tak Malu Pakai Stiker Bertulis Ini

Sementara itu TA Khalid yang merupakan politisi Partai Gerindra menyatakan kesiapannya memperjuangkan kebutuhan publik di bidang pertanian.

“Saya akan mendukung sepenuhnya untuk pemenuhan kuota pupuk subsidi,” kata TA Khalid.

“Kon lon hana memperjuangkan hak masyarakat, tapi kadang hana info sapeu bak loen (Bukan saya tidak memperjuangkan hak masyarakat, tapi karena tidak ada informasi apapun ke saya),” kata TA Khalid dalam bahasa Aceh yang kental ditujukan kepada pihak Distanbun Aceh.

Rekomendasi Rakor
Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, didapatkan beberapa solusi, di antaranya harus adanya penambahan kuota pupuk subsidi, sinergitas para pihak untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk, serta harus adanya realokasi antarwaktu oleh dinas-dinas di kabupaten/kota.

“Hal ini masih dalam pertimbangan, karena masih rakor tahap pertama. Kita akan melakukan koordinasi lanjutan,” kata Taqwaddin yang juga Dewan Pakar Forum PRB Aceh.

Tahap kedua nantinya, lanjut Taqwaddin, pihaknya akan mengundang PT PIM, Disperindagkop dan UKM Aceh, DPD RI serta DPRA yang tidak sempat hadir pada pertemuan kali ini. (*)