Bangunan di Bantaran Krueng Aceh akan Ditertibkan, Komisi IV DPRA akan Panggil BWS Sumatera I Aceh

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR  - Wakil Ketua Komisi IV DPR Aceh, Muchlis Zulkifli ST, mengatakan, pihak Komisi IV DPR Aceh akan secepatnya memanggil Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh ke gedung DPR Aceh terkait penertiban bangunan di Bantaran Krueng Aceh yang menimbulkan keresahan dari masyarakat dari kalangan pedagang dan peternak di sepanjang DAS Krueng Aceh.

"Saya akan panggil dan pertanyakan rencana penertiban bangunan milik rakyat di Bantaran Krueng Aceh. Saya menilai mereka terlalu gegabah di tengah pandemi Covid-19 untuk melakukan penertiban bangunan di DAS Bantaran Krueng Aceh dengan berbagai alasan. Kita juga harus melihat kehidupan masyarakat Aceh di tengah pandemi Covid-19 yang berimbas dan berdampak tidak stabilnya perekonomian masyarakat. Ini bisa menimbulkan konflik baru di tengah virus corona," ujar Muchlis  Zulkifli ST yang juga Ketua Fraksi PAN DPRA kepada Serambinews.com, Jumat (21/8/2020).

Menurut Muchlis Zulkifli ST, selama ini masyarakat yang mengelola bantaran Krueng Aceh tidak mencemari lingkungan, bahkan lebih indah lagi ketika bantaran Krueng Aceh itu dikelola hak pakai sementara untuk menjadikan kawasan kuliner Aceh dan sentral peternakan apalagi program Pemkab Aceh Besar adalah pengemukkan sapi.

Kalau, sampai peternak sapi di bantaran Krueng Aceh ini ikut ditertibkan dan rumputan gajah yang mereka tanam juga berimbas, maka program pengemukun sapi terancam gagal dan imbasnya lagi perekonomian masyarakat semakin buruk dan ini akan berujung meningkatnya angka kemiskinan rakyat Aceh di tengah pandemi Covid-19.

"Saya menilai kurang tempat kalau disaat Aceh dilanda pandemi virus corona (covid-19) yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Lalu kita tertibkan bangunan milik rakyat di DAS Krueng Aceh, apalagi adanya pembatasan bbm bersubsidi bagi rakyat. Dampak semuanya ini harus dipikirkan juga Pemerintah dan lakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dan berikan solusinya terbaik demi kesejahteraan perekonomian masyarakat Aceh," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lanjutnya, pihaknya bersama dengan  rekan-rekan di DPRA yakni Komisi IV DPR Aceh yang membidangi infrastuktur tidak ada niat menghalangi program pemerintah dalam surat nomor 362/1337/2020 pembentukan Tim Terpadu Penataan Kawasan Kanal Banjir Krueng yang diteken oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Tetapi, untuk saat rakyat Aceh dilanda Pandemi Covid-19 tidak wajar harus program itu saat ini, apalagi di sepanjang kawasan Cot Irie dan sekitarnya, karena bantaran Krueng Aceh cukup panjang dan bisa ke lokasi lain dibenahi apakah di kawasan Seulimeum, di Montasik Krueng Aceh sudah tak berfungsi atau daerah lainnya, kalau memang Pemerintah mau membenahi bantaran Krueng Aceh.

Disamping itu  persoalan Krueng Aceh ini, Komisi IV DPR Aceh juga akan mempertanyakan perbaikan atau pemeliharaan bendungan karet di Krueng Aceh Lambaro yang selama ini berfungsi untuk mensuplai air bersih kepada puluhan ribu pelanggan PDAM Tirta Mountala di Aceh Besar terganggu akibat bocor dan lainnya dinilai sudah puluhan tahun yang membutuhkan pembangunan permanen.

Karena, setahu mereka di Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh memiliki OP untuk pemeliharan Krueng Aceh dari dana APBN. Kalaulah nantinya, anggaran tidak cukup, dari pada kita mengusik rakyat yang sedang berusaha di tengah pandemi Covid-19  di Bantaran Krueng Aceh, lebih baik anggarannya dialihkan untuk membangun secara permanen Bendungan Karet Krueng Aceh yang ini lebih dibutuhkan ribuan masyarakat di Aceh Besar dan jauh lebih bermanfaat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala Aceh Besar,  Ir Sulaiman meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh untuk segera memperbaiki bendungan karet di Lambaro yang terlatak di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Krueng Aceh, kabupaten Aceh Besar.

"Bendungan karet sudah berulangkali bocor dan mereka telah menempelnya. Tapi, hasilnya tak maksimal.

Akibatnya, pompa atau tekanan suplai air bersih ke puluhan ribu pelanggan PDAM Tirta Mountala di Aceh Besar terganggu," Ujar Direktur PDAM Tirta Mountala Aceh Besar, Ir Sulaiman, kepada Serambinews.com, Rabu (19/8/2020).

Menurut Sulaiman, bendungan karet tersebut harus segera dibangun secara permanen. Karena bendungan karet diperkirakan telah berusia sekitar 17 tahun. Bendungan karet ini telah berulangkali bocor dan itu terjadi dimulai sejak tahun 2015.

Pihak PDAM hanya bisa menempel bendungan karet yang bocor, tetapi tak bertahan lama.