Stiker BBM Subsidi
Masyarakat Pertanyakan Bunyi Stiker Pemerintah Aceh untuk Mobil Penerima BBM Subsidi
Aceh kehilangan ahli bahasa, maka jangan heran ketika Aceh kehilangan kendali, Aceh juga akan kehilangan marwah
Penulis: Riski Bintang | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Riski Bintang I Aceh Jaya
SERAMBINEWS.COM, ACEH JAYA - Bunyi stiker yang ditempel di mobil penerima kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dikeluarkan Pemerintah Aceh dinilai tidak beretika, dan minim estetika.
Menurut tokoh muda Aceh Jaya Nasri Saputra bunyi atau bahasa yang tercantum dalam stiker yang ditempelkan di kaca depan mobil tersebut tidak mencerminkan sikap pemerintah yang profesional dan berkarakter.
"Aceh kehilangan ahli bahasa, maka jangan heran ketika Aceh kehilangan kendali, Aceh juga akan kehilangan marwah," kata Nasri kepada Serambinews.com, Sabtu (21/8/2020).
• VIDEO - Terbaring di Rumah Sakit, Ustaz Yusuf Mansur dan Keluarga Minta Doa dari Warganet
• Anggota DPRK Banda Aceh Kritisi Kebijakan Pasang Stiker BBM Subsidi di Mobil
Seperti diketahui bunyi stiker yang beredar luas di masyarakat dan ditempel di depan kaca mobil penerima BBM subsidi tersebut berbunyi; "Bukan untuk Masyarakat yang Pura-pura tidak Mampu" dan "Subsidi untuk Rakyat Bukan untuk Para Penimbun yang Jahat".
Selain itu Nasri Saputra juga menilai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 504/9186 Tahun 2020 tentang stiker BBM Bersubsidi sebuah kekonyolan Pemerintah Aceh secara logika, terkesan Pemerintah Aceh tidak memiliki nalar.

"Logikanya dimana, syarat mendapat BBM (premium/solar) bersubsidi salah satunya adalah masyarakat kurang mampu (miskin). Apakah mereka yang sedang bereuforia memiliki mobil disebut miskin di negeri kita? Padahal logika kita berkata orang miskin tidak mampu membeli mobil. Aceh Hebat kehilangan logika, jadi hebatnya dimana," tanya pria yang pernah maju sebagai Cabup Aceh Jaya 2017 jalur independen itu.
Maka dari itu, ia berharap DPRA hendaknya mengajak Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
Ia juga mengajak Pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan memiliki nalar dan pertimbangan logika.(*)