DPRA Minta Pemerintah Cabut Sementara Aturan Penempelan Stiker BBM Bersubsidi

Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial ST MAP, meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut sementara program stiker BBM bersubsidi tersebut.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemasangan stiker BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi hingga kendaraan umum terus memunculkan pro kontra di tengah masyarakat.

Pemerintah Aceh sebelumnya, mengatakan, program stickering BBM Bersubsidi itu sangat penting diterapkan, sehingga jelas pemanfaatannya.

“Supaya subsidi ini jatuh ke tangan orang yang berhak,” kata Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek usai penampilan stiker itu di SPBU Lamnyong, Rabu (19/8/2020).

Program stikering itu dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama PT. Pertamina (Persero) untuk pengguna bahan bakar minyak jenis premium dan solar bersubsidi di Aceh.

Di sisi lain, beragam komentar bermunculan di tengah masyarakat.

Ada yang setuju ada yang tidak.

Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial ST MAP, meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut sementara program stiker BBM bersubsidi tersebut.

• Bawa Pengeras Suara, Brimob Ajak Warga Pakai Masker di Objek Wisata Nagan Raya

• 14 Ruang Inap Kelas Utama RSUD Langsa Disterilkan Menyusul Satu Pasien Terinfeksi Covid-19

• Bukan Cuma Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Pastikan Perusahaan Lakukan Ini Agar Pekerja Dapat BLT

Menurutnya, lebih baik Pertamina, Pemerintah Aceh, dan melibatkan DPRA segera duduk membahas terlebih dulu program itu.

"Sebelum menerbitkan sesuatu, sebaiknya pemerintah melakukan kajian, jangan sembarangan," ujar mantan Anggota DPRK Pidie ini.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, apalagi dalam stiker yang ditempel itu mengandung bahasa yang kurang mengenakkan saat dibaca.

"Bahasa dalam stiker itu kurang menarik. Kalau langsung ambil keputusan tanpa kajian, banyak yang salah.

Makanya pro kontra di masyarakat terjadi," ujarnya.

Dia meminta, seharusnya pemerintah terlebih dulu melakukan kajian.