Enam Partai Politik Jammu dan Kashmir Berjanji Memperjuangkan Kembali Otonomi Khusus Kashmir

SERAMBINEWS.COM, SRINAGAR - Sebanyak enam partai politik di Jammu dan Kashmir (J&K) India, Sabtu (22/8/2020) membuat kesepakatan bersama.

Mereka berjanji memperjuangkan pemulihan otonomi khusus yang dicabut tahun lalu dari Kashmir.

Tindakan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi itu itu telah memicu kemarahan yang meluas dan kehancuran ekonomi di tengah tindakan keras pasukan keamanan.

Empat partai politik Kashmir pro-India dan dua partai politik India, termasuk oposisi utama Partai Kongres, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa:

"Langkah India tidak dapat diakui untuk mengubah hubungan antara kawasan itu dan New Delhi."

"Mereka menyebut perubahan itu picik dan tidak konstitusional serta berusaha melawannya secara kolektif."

"Kami ingin meyakinkan orang-orang semua bahwa aktivitas politik kami akan tunduk pada tujuan suci untuk kembali ke status Jammu danKashmir seperti 4 Agustus 2019," kata pernyataan itu.

• Muslim Bangalore India Marah, Fostingan Facebook Hina Nabi Muhammad, Ratusan Kendaraan Dibakar Massa

• Mantan Pilot Jet Tempur Bereaksi Atas Tuduhan Koleganya Bukan Pilot Wanita Pertama Jet Tempur India

• Ketua Muslim Kashmir India Kecam Konglomerat Mukesh Ambani

Pada 5 Agustus 2019, Perdana Menteri India Narendra Modi mengesahkan undang-undang di Parlemen yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir.

Kemudian, membatalkan konstitusi terpisah dan menghapus perlindungan warisan atas tanah dan pekerjaan.

Wilayah itu juga dibagi menjadi dua wilayah federal, Ladakh dan Jammu-Kashmir, seperti dilansir AP, Sabtu (22/8/2020).

Otoritas India menahan dan menangkap ribuan anak muda serta para pemimpin Kashmir yang pro-kebebasan dan politisi pro-India.

Sejak itu, pemerintah India memberlakukan pembatasan menyeluruh, mulai dari jam malam hingga pemadaman komunikasi, dan memberlakukan undang-undang baru yang menciptakan ketakutan.

Karena sebagian besar pemimpin pro-India dalam beberapa bulan terakhir ini dibebaskan dari penahanan dan beberapa pembatasan dihapus.

Para politisi langsung memulai konsultasi untuk menyusun strategi politik mereka.

Pernyataan tersebut, yang penandatangannya termasuk anggota Parlemen India Farooq Abdullah.

Dia juga memimpin partai politik pro-India tertua di Kashmir.

Ghulam Ahmed Mir, Ketua Partai Kongres J&K \mengatakan bahwa tindakan New Delhi tahun lalu sangat tidak konstitusional.

"Langkah-langkah tersebut berusaha untuk mendefinisikan kembali siapa kita," katanya.

Pemerintah Modi telah menyatakan perubahan tersebut untuk kepentingan publik dan keamanan nasional.

Termasuk untuk menghentikan ancaman dari Pakistan dan elemen anti-nasional.

India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir secara keseluruhan.

Muslim Kashmir umumnya mendukung tujuan pemberontak untuk menyatukan wilayah itu.

Baik di bawah pemerintahan Pakistan atau sebagai negara merdeka.

Pemberontak telah memerangi pemerintahan India sejak 1989.

Sejak itu, puluhan ribu orang tewas, termasuk warga sipil, militan dan pasukan pemerintah.

Hubungan antara India dan Pakistan semakin tegang di Kashmir sejak Agustus 2019 lalu.

India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pemberontak anti-India.

Pakistan membantahnya, dengan mengatakan pihaknya hanya menawarkan dukungan moral dan diplomatik.

Kepada pejuang dan warga Kashmir yang menentang pemerintahan India.

Ketegangan di Kashmir juga terjadi setelah pertempuran mematikan antara tentara India dan China pada 15 Juni 2020.

Insiden terjadi di sepanjang perbatasan yang disengketakan di Ladakh yang menewaskan 20 tentara India.(*)