Wakil Ketua DPRK Abdya Rapat Koordinasi dengan Badan Reintegrasi Aceh, Ini yang Dibahas

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH bersama anggota DPRK melakukan rapat koordinasi dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Rapat koordinasi yang turut dihadiri anggota DPRK Abdya, Yusran dan Juli Nardi itu, diterima oleh Deputi III Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial BRA, Agusta Mukhtar.

Dalam pertemuan itu, Hendra Fadli menyampaikan beberapa persoalan tenang MoU Helsinki yang hingga saat ini belum terealisasi. Salah satunya persoalan lahan untuk eks kombatan, korban konflik dan Tapol/Napol.

"Iya, alhamdulillah pemikiran dan persoalan tanah eks kombatan ini, juga sedang dilakukan oleh pihak BRA," ujar wakil ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH kepada Serambinews.com, Jumat (28/8/2020).

Hendra sangat mendukung langkah-langkah BRA, sebagai bentuk kesungguhan pelaksanaan amanah MoU Helsinki dan mewujudkan perdamaian abadi di Aceh.

"Penyelesaian persoalan lahan ini penting untuk membangkitkan meningkatkan perekonomian Aceh," tegas politisi Partai Aceh tersebut.

• Pasien Positif Corona di Aceh Singkil Bertambah Satu, Jubir: Sudah Dirawat di RSUD Sejak 22 Agustus

• VIDEO Semburan Lumpur di Blora, 4 Orang Pingsan dan 19 Ekor Kerbau Terkubur Didalam Lumpur

• Wanita Selingkuhan Ditampar dan Ngaku 2 Kali Berhubungan, Video saat Dilabrak Istri Sah Viral Lagi

Selain itu, katanya, penyelesaian lahan itu bentuk keseriusan pemerintah untuk memenuhi komitmen pemerintah RI dengan GAM sebagaimana yang diatur dalam butir 3.2.5 MoU Helsinki. 

"Kita berharap pendataannya juga harus tepat, dan sesuai dengan amanat MoU Helsinki, tidak boleh melenceng," katanya.

Jika pembagian lahan itu diimplementasikan sesuai amanah MoU, Hendra optimis angka kemiskinan di Aceh akan berkurang.

"Memang BRA mengakui ada beberapa kendala, salahtunya tidak semua daerah memiliki lahan. Tetapi, kita tidak boleh patah arang. Kendala-kendala itu, harus kita cari jalan keluarnya," sebutnya.

Salah satu upaya yang dilakukan BRA, sambungnya, akan melakukan advokasi pelepasan hutan ke pemerintah pusat.

Untuk saat ini, lanjutnya, pihak BRA sedang melakukan pemetaan area lahan atau hutan di masing-masing Kabupaten, yang cocok dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan program reintegrasi tersebut.

"Kita berharap, program reintegrasi ini segera terwujud, apalagi dalam melakukan pemetaam ini juga bekerjasama dengan pihak BPN Aceh dan BPN kabupaten/Kota," pungkasnya.(*)

• VIDEO Semburan Lumpur di Blora, 4 Orang Pingsan dan 19 Ekor Kerbau Terkubur Didalam Lumpur

• Ingat, Lintas Blangkejeren - Kutacane Masih Buka Tutup, Ini Jadwalnya dan Jalur Alternatif

• Wanita Selingkuhan Ditampar dan Ngaku 2 Kali Berhubungan, Video saat Dilabrak Istri Sah Viral Lagi